Carut marut tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini benar-benar terasa, kehendak Presiden yang memiliki hak prerogarif untuk menentukan pembantu-pembantunya terbentur dan cenderung tersendara oleh kewenangan KPK yang kadang-kadang kebablasan, DPR sebagai lembaga tinggi kehendak rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Muncul pertanyaan siapa sebenarnya yang berhak mengatur negara ini, Jowoki sebagai Presiden atau Abraham Samad sebagai pimpinan KPK, atau justru Megawati dan Surya Paloh sebagai ketua Umum partai pengusung Jokowi-JK.
