Salah satu testimoni yang menarik perhatian peserta perayaan yang bertema Grab Your Rights ini adalah testimoni dari Serikat Pekerja Jakarta International School.Seperti diketahui, enam orang petugas kebersihan yang dialihdaya di JIS dituduh melakukan tindakan sodomi terhadap seorang murid TK JIS. Dalam penyidikan kepolisian mereka diintimidasi untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan, hingga salah seorang di antara mereka tewas.
Testimoni ini dibacakan oleh perwakilan SP JIS, Elsa.
“Kami disini untuk mendukung dan menyuarakan kepedulian kami kepada Hak Asasi Manusia. Kami, staff dan seluruh keluarga JIS, bersama keluarga petugas ISS dan guru-guru kami telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Kasus yang disebut kasus JIS ini diduga merupakan rekayasa kasus karena tuduhan - tuduan yang tidak berdasar. Enam orang petugas kebersihan dari PT ISS mengalami penyiksaan saat proses penyidikan oleh polisi. Bahkan satu orang harus meregang nyawa dengan wajah yang lebam dan bibir pecah karena disiksa.
Selama 19 kali sidang para pekerja kebersihan tidak satupun fakta maupun kesaksian yang bisa membuktikan bahwa tuduhan sodomi itu ada. Secara medis, tidak ada bukti yang mendukung fakta terjadi sodomi sebagaimana hasil pemeriksaan empat lembag kesehatan ternama yaitu RSCM, SOS Medika, RSPI dan RS Bhayangkara Polri.
Saat ini, guru-guru kami pun turut menjadi korban atas tuduhan yang tidak berdasar. Cerita dan tuduhan yang berubah-ubah, rentang waktu kejadian yang tidak digambarkan dengan pasti dan dalam kurun waktu 1,5 tahun benar-benar membuat kami terkejut dan prihatin mengetahui kasus ini sangat dipaksakan.
Terakhir yang membuat kami lebih prihatin adalah adanya tuntutan uang sebesar Rp 1,5 triliun dibalik kasus ini. Kami sangat sedih tuntutan uang sebesar ini telah mengorbankan begitu banyak orang, baik korban tekanan psikologis keluarga besar kami di JIS, sampai korban meninggal..
Kami sangat mengutuk perbuatan keji, kekerasan asusila, apalagi terhadap anak-anak. Hanya adalah perbuatan yang lebih keji jika kita menuduh apalagi menyiksa orang tidak bersalah.
Kami berharap kami semua yang ada disini sebagai korban pelanggaran HAM dapat terus saling mendukung untuk menyuarakan kebenaran dan dapat terus berjuang untuk memperoleh keadilan.”
Demikian Ersa membacakan testimoninya dalam peringatan HAM sedunia itu. Testimoni ini setidaknya dapat membuka mata masyarakat yang belum mengetahui secara jelas kasus JIS tesebut.
Sementara itu, dalam siaran persnya, Kontras mendesak pemerintah untuk menggunakan seluruh instrumen yang dimilikinya untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat.
"Negara berkewajiban untuk menggunakan seluruh instrumen akuntabilitas negara dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, janji-janji politik tidak boleh berhenti sebagai seremonial tahunan, namun aktualisasi janji-janji politik harus segera diturunkan dalam kebijakan-kebijakan hukum dan HAM untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Kontras memandang bahwa agenda penegakan hukum yang terkait erat dengan agenda tanggung jawab negara masih belum mendapat ruang prioritas pemerintahan saat ini.
"Impunitas di sektor hak-hak sipil dan politik, maupun di hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masih marak terjadi," katanya.
Ia berpendapat bahwa adanya hambatan politik di level institusional negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM pun bukan menjadi hal yang baru terjadi di Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, akan jauh lebih bijaksana apabila Presiden Jokowi mampu membuat terobosan-terobosan yang melampaui janji politiknya.
"Janji Jokowi untuk memberikan perlindungan hak-hak rakyat pada isu ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) pada pidato perayaan Hari HAM, harus dikonkretkan dengan peta penyelesaian konflik dan kekerasan di sektor bisnis dan agraria," tegasnya.
Kontras juga mengajak seluruh warga negara Indonesia turut memantau, terlibat aktif dengan menagih janji-janji politik, dan memberikan masukan kepada pemerintahan Jokowi-Kalla dalam mendorong agenda akuntabilitas HAM yang luas dan menyeluruh.
Hal tersebut karena partisipasi publik yang kuat akan memberikan dampak signifikan dalam dalam pemajuan HAM di Indonesia.
