Beberapa pekan lalu wilayah ini dilanda banjir bandang yang meluluhlantakkan hampir sebagian besar kampung-kampung di dekat bantaran sungai Benenai. Jauh sebelum bencana terjadi tanah ini juga ramai diperdebatkan orang-orang dalam koridor Pilkada Malaka yang kian hari menyisakan sekat-sekat tertentu.
Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian dibaca sebagai apa yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Malaka kini menghadapi problem substansial yang terkonstruksi dalam sistem sosial masyarakat. Apa yang akan terjadi? Yang jelas, yang akan terjadi adalah sesuatu yang terjadi kemudian akan terus terjadi manakala perubahan dalam sistem kehidupan masyarakat tak kunjung ada.
Kini, pekerjaan rumah telah menanti pemimpin baru rai Malaka. Tentu hal utama yang perlu dipikirkan adalah bagaimana upaya memulihkan kondisi psiko-sosial yang tengah dialami masyarakat. Jelas unsur yang terkandung di dalamnya adalah bagaimana mengupayakan perubahan Malaka secara keseluruhan, baik itu dari segi pembangunan, perekonomian, maupun kesehatan. Kesemuanya akan terkonstruksi dalam struktur tata sosial masyarakat. Pointnya  ada pada masyarakat. Pemerintah harus kembali kepada masyarakat sebagai agen perubahan itu sendiri.
Beberapa hari kemarin muncul berbagai isu yang cukup menggelitik di media sosial terkait bencana alam, periode politik, Â bahkan muncul hitung-hitungan terkait persoalan Malaka sehabis bencana dan sehabis pelantikan.
Dalam unggahan berita maupun video yang tersebar menyebutkan adanya penolakan sebagian warga masyarakat atas bantuan kemanusiaan di tengah banjir Benenai. Masyarakat menolak bukan karna tidak membutuhkan bantuan, tetapi lebih berharap adanya tindakan preventif pasca bencana. Mereka berharap pemerintah segera membangun kembali tanggul-tanggul yang jebol sebagai bentuk antisipasi menjaga kemungkinan adanya banjir-banjir berikutnya.
Sementara dalam video lain hasil rekaman salah seorang pewarta media dengan salah satu warga masyarakat menyebutkan durasi 3 tahun saja tidak cukup untuk membangun Malaka. Ciutan itu memang ditujukan kepada pemimpin baru rai Malaka yang pada hari ini (Senin, 26/4/2021) resmi dilantik sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Malaka periode 2021-2024.
Pada kesempatan lain dalam kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) menyebutkan perbaikan Bandungan dan Jembatan Benenai membutuhkan waktu 16-18 bulan. Hitung - hitungan itu belum termasuk data kerusakan rumah warga yang rusak akibat banjir serta kerusakan tanggul-tanggul di sekitar DAS Benenai.
Keadaan demikian memaksa pemerintah untuk bergerak dengan cepat melakukan perbaikan apapun alasannya, apapun resikonya.
Sebelumnya Presiden Jokowi lewat pertemuan virtual tanggal 15 April 2021 mengingatkan para kepala daerah yang terpilih untuk segera membuat kebijakan yang fokus terhadap skala prioritas yang jelas dengan anggaran yang benar-benar terkonsentrasi pada kebijakan tersebut sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat bawah.
Kondisi demikian berimbas pada banyaknya program kerja yang dijanjikan pemimpin terpilih kabupaten Malaka yang mau tidak mau harus dipikirkan lagi sebelum dieksekusi bilaperlu ditanggalkan untuk batas waktu yang tidak tentu mengingat kondisi kabupaten Malaka yang kini sangat membutuhkan sentuhan nyata.
Ini pekerjaan rumah yang patut kita nantikan, bagaimana gebrakan bupati dan wakil bupati Malaka terpilih beserta seluruh elemen terkait untuk melakukan pemulihan dan pembangunan Sumber Daya Manusia masyarakat Malaka demi perubahan rai Malaka ke depannya. (AD)
