Rabu, 11 Januari 2012 | 10:27 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Demonstrasi di Nigeria, yang menyikapi pencabutan bahan bakar minyak bersubsidi, telah memasuki hari ketiga, pada hari Rabu (11/1/2012). Para pengunjuk rasa berkeras melanjutkan aksi sampai pemerintah mengembalikan harga BBM seperti sedia kala. Pada hari kedua demonstrasi, kekerasan makin mengemuka. Lima orang tewas dalam kerusuhan di Nigeria wilayah selatan. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di Afrika ini pun makin mencekam.
Federasi Serikat Pekerja di Nigeria, dikutip dari Reuters, Rabu (11/1/2012), menyerukan kepada segenap penduduk Nigeria untuk melanjutkan protes dan terus turun ke jalan. Aksi protes itu akan dilanjutkan sampai pemerintahan Presiden Jonathan mendengar aspirasi rakyat. Ketika pemerintah mengumumkan pencabutan subsidi BBM pada 1 Januari 2012, rakyat Nigeria memang terkejut. Sebab, harga BBM langsung melonjak dua kali lipat hingga 150 naira atau setara Rp 8.500 per liter. Karena itu, tidak terhindarkan lagi ketika puluhan ribu pengunjuk rasa kini berkeliaran di jalan-jalan di Lagos—kota terbesar di Nigeria, dan ibu kota Nigeria, Abuja.  Pasar, bank, dan restauran pun ditutup untuk mengantisipasi hal negatif. Meski demikian, produksi minyak Nigeria tetap berlangsung normal kendati kantor perusahaan internasional, seperti Shell dan ExxonMobil kini juga ditutup.
Pemerintah Nigeria mengestimasi penghematan anggaran sebesar 1 triliun naira atau setara Rp 60 triliun dengan pencabutan subsidi BBM. Menteri Keuangan Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, sebanyak 90 miliar naira dari penghematan digunakan untuk jalan, 57 miliar naira untuk kereta api, dan 60 miliar naira untuk jaring pengaman sosial. Tidak dijelaskan dilarikan ke mana sisa dana penghematan lainnya.                                                     source news: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/11/10272998/Demonstrasi.BBM.Nigeria.Masuki.Hari.Ketiga.
Apa Risiko Politik Menaikkan Harga BBM per-April 2012
Risiko politik menaikkan harga BBM pada masa ini (2012) sangat tinggi. Kemarin gua dapat informasi dari pelaku usahanya secara langsung, kalau dunia usaha menengah-kecil (UMKM) mulai seret omzetnya semenjak November 2011 lalu. Bahkan saat Natal dan Tahun baru kemarin, daya beli masyarakat kita di kalangan menengah ke bawah, anjlog cukup signifikan. Menaikkan BBM dalam tahun 2012, juga bisa menyebabkan angka inflasi bisa melebihi angka 5,7%, kata Gubernur BI. Ini menunjukkan efek resesi dunia mulai menunjukkan dampaknya di masyrakat bisnis dan konsumen menengah-kebawah di negeri kita. Maka, bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi di negeri ini, kalau BBM dinaikkan sampai 2X lipatnya? Perlu saya jelaskan, mengapa harga BBM bisa naik 2X lipat, itu terkait 'pemaksaan' konsumen untuk beralih ke Pertamax, dari tadinya mengkonsumsi Premium bersubsidi sebelumnya. Harga Pertamax itu rata-rata 2X lipat harga BBM bersiubsidi. Jadi kalau rakyat dipaksa harus beli Pertamax, sama saja mereka disuruh membeli BBM dengan harga 2X lipatnya.
Memang beban subsidi BBM dirasakan sangat berat dalam membebani APBN. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan realisasi subsidi BBM telah mencapai Rp165,2 triliun atau 127,4 persen, melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN Perubahan 2011 sebesar Rp129,7 triliun. Subsidi listrik 2011 juga melampaui asumsi hingga 138 persen karena mencapai Rp90,5 triliun, padahal target yang ditetapkan dalam APBN perubahan 2011 adalah sebesar Rp65,6 triliun. Secara keseluruhan subsidi energi dalam APBN Perubahan membengkak hingga 130,9 persen atau mencapai Rp255,6 triliun dari target Rp195,3 triliun.
Tapi apakah menghemat APBN harus dengan cara memotong subsidi BBM? Semua rakyat kini tidak bodoh lagi, anjuran menaikkan BBM agar subsidinya energi bisa dikurangi signifikan, diketahui umum sebagai 'resep klasik' dari Bank Dunia (World Bank). Makanya di Nigeria, serta merta para demosntran menuding World Bank sebagai dalang dibalik kenaikan harga BBM di negerinya saat ini, hingga 2X lipat harga semula. Maka jangan kaget kalau sebagian pengamat dan LSM seperti YLKI menuding, pembatasan BBM sebenarnya akal-akalan Pemerintah untuk menutupi kenyataan sesungguhnya, yaitu hendak menaikkan harga BBM sampai 2X lipatnya. Kalau orang dilarang beli BBM-bersubsidi dan wajib beli Pertamax, itu sama saja menyuruh konsumen membeli BBM yang harganya 2X lipat, persis kasus di Nigeria itu. Siapa yang menjamin, itu bukan 'usulan cantik' dari konsultan World Bank yang setia berkantor di Lapangan Banteng itu?
Pilihannya sekarang jelas bagi rezim SBY terkait harga BBM ini. Realitas bahwa beban subsidi energi tinggi, itu harus diakui. Tapi toh masih dalam batas jangkauan keuangan Negara, buktinya hanya kelebihan 27,4% diatas jatah APBN 2011, dan itu diakibat kesalahan assumsi APBN 2011 sendiri yang mematok harga BBM kita terlalu rendah (lihat berita ini). Kalau toh 2012 subsidinya menjadi Rp 200 triliun dari Rp165,2 triliun (realisasi subsidi BBM tahun 2011), dengan sudah memasukkan assumsi kenaikan minyak dunia akibat krisis ketegangan AS-Iran, yaaaa Pemerintah dipersilahkan untuk menganggarkan saja segitu besarnya dengan memotong jatah 'expenditure'Â tak penting dalam fiskal 2012 ini, semisal uang perjalanan dinas PNS dan anggota DPR itu, atau belanja barang yang bisa dihemat dulu (seperti membangun gedung-gedung Pemerintah baru atau beli mobil dinas baru misalnya).
Pilihan ini sangat rasional dan aman. Apa artinya hanya berkorban dengan menambah duit sekitar Rp 70 triliun untuk subsidi BBM di APBN 2012 ini (tahun 2011 lalu subsidi BBM sekitar Rp 130 triliun), kalau risikonya negara bisa 'chaos' seperti kasus NIGERIA itu, bisa dihindari? Toh itu juga bukan duitnya eyang-moyangnya SBY atau eyang-moyangnya anggota DPR, tapi itu sepenuhnya adalah duit rakyat juga dari hasil pajak dan penjualan SDA yang menurut UUD 1945, harus dipakai semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indoneaia. Wajar saja rakyat menikmati kemakmurannya, antara lain dengan menikmati harga BBM yang murah-meriah. Bukankah hanya tinggal ini yang bisa diberikan Negara kepada rakyatnya pada saat ini? Jujur sajalah! Semenjak liberalisasi ekonomi gila-gilaan pasca Reformasi lalu, tinggal BBM, listrik dan naik Kereta Api saja yang belum di mekanisme-pasarkan, bukan? Berhitung untung-rugi, berhitung dengan metode ekonomi yang dikenal pendekatan 'benefit-cost', berhitung dengan pendekatan agama dengan memperbandingkan manfaat dan mudhorat dari suatu keputusan politis untuk menaikkan harga BBM tahun ini, tentu bisa diduga bahwa, itu 'social cost'-nya atau mudhoratnya, pasti akan lebih besar daripada 'social benefit' atau manfaatnya.
Apa artinya menambah dana APBN yang hanya dibawah Rp 100 triliun saja, kalau untuk pengorbanan sedikit itu, Negara kita tetap aman dan damai, tidak terancam kerusuhan, dan perekonomian rakyat bisa diselamatkan dari kondisi yang semakin memburuk dari saat ini? Harusnya kita semua berfikir strategis seperti itu. Bukan terbawa emosi saja. Kalaulah para politisi atau pengamat abal-abal (yang bisa dibayar itu), kalaulah World Bank memaksa kita harus menuruti resepnya, kalaulah orang kaya seperti Megawati atau Ical menganjurkan Presiden SBY untuk menaikkan saja harga BBM tahun 2012, harus dilihat itu motif politik dibalik semua anjuran yang bisa merusak NKRI itu di masa depan. Atau itu memang mereka tunggu-tunggu, bahwa Indonesia kembali rusuh akibat demo-demo dan tuntutan rakyat untuk menurunkan harga BBM seperti sedia kala, sehingga ada peluang untuk melakukan reformasi sebelum Pemilu 2014? Mungkin saja, isi hati manusia, siapa yang tahu?
