Media massa dan sosial menjadi semakin besar dari hari ke hari. Dampak yang disebabkannya pun tidak main-main. Penggunaannya pun telah mencapai seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Pilpres telah selesai, namun masih sangat hangat untuk diperbincangkan. Sebab salah satu tahapannya mengingatkan kita akan banyaknya pemimpin yang hanya bermodalkan obral janji manis, namun nol besar dalam perwujudannya, yakni pada masa kampanye. Hal ini pun sudah bukan menjadi hal aneh lagi di Indonesia. Seperti yang akhir-akhir ini terus bermunculan, yaitu banyaknya pejabat negara di era Jokori yang terjerat kasus korupsi. Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu janjinya pada Pilpres 2019, yakni pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sedangkan jika kita menilik kembali pada masa pemerintahan BJ. Habibie, beliau telah berhasil mendirikan pondasi dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tentu telah didahului oleh berbagai kebijakan yang menjadi pendukungnya. Langkah tegas inilah yang tidak lagi kita temukan di era presiden saat ini. Jejak-jejak kinerja para pemimpin ini sudah dan mungkin akan terus ditulis ulang oleh para warganet di media sosial, yang tentu akan membentuk citra objek yang ditulisnya.
KEMBALI KE ARTIKEL
