jika p-->q
q--->r
maka p=r
nah, rumus inilah yang digunakan saat sidang paripurna kemaren tentang pembahasaan kenaikan BBM, andai saja public bisa lebih jeli untuk melihat makna tersirat dari tiap opsi yang ditawarkan pada akhir sidang.
opsi 1: pasal 7 ayat 6
opsi 2: pasal 7 ayat 6a
secara redaksional
opsi 1: permerintah dilarang (p) untuk menaikkan harga BBM bersubsidi(q)
opsi 2: pemerintah dilarang untuk menaikkan harga BBM bersubsidi (q), namun jika harga minyak mentah (ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan, maka pemerintah diperbolehkan untuk mengubah harga BBM (r)
sehingga secara tidak langsung, makna dari opsi 2 adalah memperbolehkan pemerintah untuk menaikkan BBM.
terlepas dari semua kepentingan partai, dapat dilihat jelas dari hasil sidang paripurna yang diperoleh, bahwa bapak-bakap dan ibu-ibu yang mengatas namakan perwakilan rakyat jelas tidak sama sekali mendukung aspirasi rakyat.
alasan para dewan yang memilih opsi 2 adalah, bahwa mereka juga mendukung untuk penolakkan kenaikkan harga BBM, namun tidak dipungkiri juga bahwa mereka mendukung untuk menaikkan harga BBM. hanya kadang public masih terkecoh dengan makna yng sebenernya tersirat dalam opsi tersebut.
sedangkan kalau kita melihat kondisi saat ini, berbagai sektor baik itu pendidikan, kesehatan, dan keamanan, sedang tidak mengalami masalah yang berarti. lalu jika subsidi BBM dicabut, uangnya akan dikemanakan?...meskipun sudah ada untuk dialokasikan keberbagai sektor, sekali lagi saya ingatkan, semua sektor sedang tidak ada masalah, itu hanya akal-akalan saja. kalaupun sektor-sektor pemerintah butuh dana lebih besar kenapa tidak mencabut anggaran untuk "pembelian inventaris baru DPR yang miliyaran dan triliunan".
jika BLT itu diperuntukkan untuk rakyat miskin, setidaknya subsidi BBM bisa dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa melihat status ataupun golongan, kapanlagi dapat perhatian dari penguasa?
