Kementerian Pertanian paling santer jadi perhatian publik. Wacana resuffle Menteri, Amran Sulaiman mulai bergulir dalam beberapa pekan terakhir. Wacana ini menguat setelah Amran Sulaiman dinilai tidak melakukan terobosan konkret dalam membangun pertanian di Indonesia. Salah satu yang jadi tuntutan besar di Kementerian Pertanian adalah swasembada pangan nasional. Publik mengharapkan, Indonesia sebagai negeri agraris semestinya tidak impor beras lagi. Bahkan, bila perlu sudah saatnya, Indonesia mengekspor beras ke luar negeri.
***
Sebenarnya apa yang kurang dengan dunia pertanian kita? Bukankah bangsa ini dikaruniahi tanah yang subur yang konon tongkat kayu pun bisa jadi tanaman. Kita memiliki sungai-sungai yang mengalir tanpa henti di semua daerah, sawah yang luas menghampar sehingga sejak kanak-kanak pun inspirasi melukis kita selalu tentang gugusan sawah nan hijau.
Kita memiliki segala potensi alam yang dibutuhkan. Menurut saya persoalan di bidang pertanian tidak rumit seandainya Pak Menteri setiap saat turun ke sawah. Mampir ke rumah-rumah petani, mendengarkan keluh kesah mereka.
Sebagai anak petani, saya merasakan betul, betapa kehidupan petani belum sepenuhnya bisa sejahtera. Hasil yang diperoleh setiap kali panen sekedar buat makan. Petani yang akan menjual padi misalnya harus menggigit jari karena permainan harga yang mencekik. Namun, demi membeli pupuk dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, para petani terpaksa menjual padi walau dengan harga murah.
Sementara biaya produksi pengelolaan sawah semakin tinggi. Ongkos sewa traktor yang mahal, pupuk yang tak terbeli, jasa penanam padi, biaya perawatan, dan lain-lain. Kalau dikalkulasi antara modal produksi dengan hasil yang didapat, amatlah nihil. Bahkan kadang rugi. Tapi para petani termasuk di kampung saya tidak pernah menyerah, sebagian di antara mereka bertahan karena kecintaan pada dunia pertanian.
Walau demikian, profesi bertani semakin tidak diminati oleh generasi muda. Dulu, di masa kanak-kanak saya di kampung, sepulang bahkan sebelum berangkat sekolah, anak-anak akan bergelut dulu di sawah atau di ladang. Mengurusi hewan ternak atau mengecek sirkulasi air di sawah. Sekarang ini semakin jarang kita melihat anak-anak yang membantu orang tuanya di sawah.
Sejak kecil anak-anak jaman sekarang sudah didoktrin untuk hidup enak dan bermimpi yang tinggi-tinggi. Bercita-cita jadi model, guru, pegawai, atau karyawan. Mana pernah kita mendengar ada orang tua yang mendidik anaknya agar kelak jadi petani. Tidak ada kan?
Makanya, kalau kita ke desa-desa, kita akan berjumpa dengan petani yang usianya sudah tua-tua. Jumlahnya juga sangat sedikit. Saya ingat di masa kecil, sebelum matahari terbit para petani akan bertemu seperti forum diskusi yang ramai. Mereka bicara soal banyak hal dan terutama soal tanaman mereka.
Tanpa disadari, sebagian petani yang merasa perlu berubah nasib, akhirnya memutuskan untuk beralih profesi jadi pedagang atau menjadi TKI ilegal di Malaysia. Tidak sedikit yang menjual sawah dan ladang mereka pada orang-orang kota yang berduit. Sawah-sawah yang berada di pinggir jalan misalnya pelan-pelan jadi rumah-rumah padat. Lokasi persawahan pun semakin sempit dari waktu ke waktu.
Penggunaan alat pertanian seperti traktor pada kenyataannya tidak memberikan dampak positif bagi petani. Sawah-sawah tidak sesubur dahulu lagi bahkan rawan terserang hama. Sehingga, hasil produksi semakin sedikit bila dibandingkan saat petani masih menggunakan tenaga hewan ternak.
Dahulu, hewan ternak tidak saja mendidik petani untuk bisa bertani sambil beternak, tetapi sapi atau kerbau itu secara alami akan menjadi salah satu faktor yang menjaga keseimbangan kesuburan tanah. Ternak-ternak itu akan dilepas di sawah sebelum digarap, dan kotorannya tentu akan jadi pupuk alami. Bandingkan dengan traktor yang selain menimbulkan polusi, juga berpotensi merusak kesuburan tanah.
Inilah lucunya republik ini, selalu ada kebijakan pertanian yang dihembuskan dari Jakarta yang mengubah eskalasi culture pertanian di daerah-daerah. Padahal, setiap daerah di Indonesia memiliki pola dan kebudayaan bervariasi. Budaya bertani yang berkembang di setiap daerah bahkan merupakan suatu warisan leluhur atau semacam "local knowledge". Di kampung saya misalnya, bantuan traktor kepada petani telah mengubah segalanya dalam sekejap. Petani kemudian menjual ternak-ternak mereka karena dianggap tidak penting lagi karena ada traktor yang katanya bisa meningkatkan produktivitas.
Padahal keahlian bertani para petani senantiasa paralel dengan keahlian merawat ternak. Saya terkenang, di saat pasca panen sawah-sawah seperti sedang menggelar perkemahan. Sapi-sapi bergerombol demikian banyaknya. Tapi, semua itu tidak kita rasakan sekarang ini. Bayangkan, perubahan degradasi ini rasanya terjadi cepat tidak lebih dari dua dekade.
Dahulu petani kita bisa swasembada pangan dan swasembada ternak. Kini, negeri ini sudah impor beras, impor daging juga. Lucunya, sejak jaman SBY, program bantuan ternak. Padahal petani kita sudah tidak biasa berternak. Di samping itu, rumput-rumput di ladang juga sudah habis karena disemprot pestisida. Sampai di sini, saya semakin gagal paham dengan logika kebijakan pertanian kita.
Nah, kembali ke topik awal, soal pekerjaan berat Kementerian Pertanian. Dan kemungkinan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di-resuffle. Penjabarannya sederhana, menurut saya kalau tuntutannya swasembada pangan dua tiga tahun ke depan--itu bukan pekerjaan mudah. Sebab problem dunia pertanian kita sudah sangat kocar-kacir akibat kebijakan yang tidak memihak petani.
Amran pasti akan sangat dilematis, membuat terobosan baru, terobosan kayak apa? Membangun infrastruktur pertanian seperti irigasi tentu belum cukup. Sebab akar persoalannya adalah spirit dan etos para petani yang harus dibangkitkan lagi dari tidur panjangnya. Lalu, turunkan harga PUPUK!
Saran saya pada Presiden Jokowi, kalau mau mereauffle Menteri Pertanian, carilah "the real petani" yang memang besar dan tumbuh dari derita petani miskin di kampung-kampung. Berani?
