Kualitas hidup rakyat merupakan salah satu pencapaian peran pemerintah. Membentuk suatu tatanan kenegaraan yang terstruktur rapi, yang tertuang dalam sebuah peraturan kenegaraan, kebijakan hukum, undang-undang, tata nilai merupakan hal yang dapat dilakukan. Pembangungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai sebagai penunjang pencapaian kualitas hidup rakyat juga merupakan peran pemerintah. Namun, usaha-usaha tersebut sering terhambat dengan adanya praktik-praktik tidak bertanggung jawab dari pemerintah, yang menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan golongan, menempatkan kepentingan golongan atau kelompok di atas kepentingan negara. Permasalahan terbesar sebagai penghambat pencapaian kualitas hidup rakyat tersebut adalah praktik korupsi. Tidak jarang dalam beberapa kasus, praktik korupsi dilakukan dalam prosedur. Sehingga, hal ini dianggap legal dan termasuk hal yang lumrah terjadi. Sungguh konflik laten yang di ‘rekayasa’, agar seolah-olah tidak terjadi dan tidak ditindaklanjuti. Hal inilah yang membuat korupsi di pemerintahan kita membudaya dan mengakar di seluruh lapisan pemerintahan. Potret pemerintahan tercoreng dengan perilaku memalukan tersebut. Setelah kabar baik tentang kondisi perekonomian kita pada tahun 2009, ternyata pemerintah kita telah mengantarkan Indonesia sebagai negara terkorup se-Asia Pasifik dari 16 negara yang menjadi tujuan investasi bisnis berdasarkan data Political and Economic Risk Consultancy (PERC) di Hong Kong tahun 2010, serta menjadi negara ke-3 terkorup di dunia. Kita lihat saja dari berbagai kasus besar di beberapa akhir tahun ini, hampir seluruhnya merupakan kasus korupsi, hingga menutupi berita tentang prestasi anak bangsa. Dimulai dari kasus ‘Cicak vs Buaya’, drama Century yang hingga sekarang masih dalam episode tergantungkan, korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), gonjang-ganjing aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), kasus suap Wisma Atlet Jakabaring Februari lalu, permainan uang dalam proses pemilihan Gubernur BI (Miranda S Gultom), dan masih banyak kasus-kasus korupsi yang belum tersentuh media.
