Dalam Islam, pengelolaan keuangan publik tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga
tentang nilai, prinsip, dan tujuan yang berlandaskan pada syariah. Salah satu nilai utamanya adalah
keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan serta penggunaannya untuk kemaslahatan
umat.
Namun, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat, sistem keuangan publik Islam menghadapi
tantangan besar. Sistem ini harus bersaing dengan sistem keuangan konvensional yang telah
mapan, sekaligus harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Maka, reformasi sistem keuangan
publik Islam menjadi sebuah keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman dan memanfaatkan
peluang yang ada.
Pentingnya Keuangan Publik Islam dalam Pembangunan Ekonomi
Keuangan publik Islam memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam sistem ini bertujuan
untuk menghindari ketidakadilan dan eksploitasi, yang sering menjadi masalah dalam sistem
ekonomi kapitalis.
Salah satu contohnya adalah pelarangan riba (bunga). Dalam sistem keuangan konvensional,
bunga sering menjadi beban berat bagi individu maupun negara. Sebaliknya, keuangan Islam
menawarkan alternatif melalui pembagian risiko, investasi berbasis aset, dan pengelolaan dana
secara transparan. Dengan demikian, keuangan publik Islam dapat menjadi solusi untuk
menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik.
Tantangan Keuangan Publik Islam
Meskipun memiliki potensi besar, sistem keuangan publik Islam tidak lepas dari tantangan. Salah
satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pemerintah tentang prinsip-
prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik. Banyak negara dengan mayoritas Muslim
masih bergantung pada sistem keuangan konvensional karena dianggap lebih praktis dan efisien.
Selain itu, kurangnya inovasi dalam sistem keuangan Islam juga menjadi hambatan. Di era modern
ini, teknologi telah mengubah cara orang berinteraksi dengan keuangan, tetapi adopsi teknologi
dalam sistem keuangan Islam masih relatif lambat. Misalnya, penggunaan teknologi blockchain
untuk zakat dan wakaf masih dalam tahap awal, sementara sistem konvensional telah lebih maju
dalam memanfaatkan teknologi ini.
Tantangan lainnya adalah globalisasi, yang sering kali membawa ketimpangan ekonomi. Sistem
keuangan publik Islam memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan, tetapi implementasinya
masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang mendukung serta
minimnya integrasi antara prinsip syariah dan kebijakan fiskal.
Reformasi dengan Prinsip Keseimbangan dan Keadilan
Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, reformasi sistem keuangan publik Islam harus
berlandaskan pada prinsip keseimbangan (tawazun) dan keadilan (adl). Kedua prinsip ini
merupakan inti dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga harmoni dalam
kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik.
Optimalisasi Zakat dan Wakaf
Zakat dan wakaf adalah dua instrumen utama dalam keuangan publik Islam. Keduanya memiliki
potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun,
pengelolaan zakat dan wakaf sering kali masih bersifat tradisional dan kurang terorganisir.
Melalui reformasi, zakat dapat diintegrasikan dengan kebijakan fiskal negara untuk menjadi
instrumen yang lebih strategis. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga amil zakat untuk
memastikan pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan secara efisien dan transparan. Selain itu,
teknologi digital dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat.
Wakaf juga dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif. Alih-alih hanya digunakan untuk
pembangunan masjid atau pemakaman, wakaf dapat dialokasikan untuk sektor produktif seperti
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf dapat menjadi
sumber pendapatan negara yang berkelanjutan tanpa melanggar prinsip syariah.
Pengembangan Instrumen Keuangan Baru
Selain zakat dan wakaf, reformasi juga dapat dilakukan melalui pengembangan instrumen
keuangan baru yang sesuai dengan syariah. Misalnya, sukuk (obligasi syariah) dapat digunakan
untuk mendanai proyek infrastruktur negara. Sukuk memiliki keunggulan dibandingkan obligasi
konvensional karena berbasis pada aset nyata, sehingga lebih stabil dan minim risiko.
Instrumen lain yang dapat dikembangkan adalah qard hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga untuk
membantu masyarakat yang membutuhkan. Instrumen ini tidak hanya membantu mengurangi
beban utang, tetapi juga mendorong solidaritas sosial.
Digitalisasi Sistem Keuangan Islam
Era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem
keuangan publik Islam. Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi
keuangan secara transparan dan aman. Misalnya, blockchain dapat digunakan untuk mengelola
dana zakat dan wakaf sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana.
Selain itu, platform digital dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang keuangan
Islam. Dengan adanya aplikasi berbasis syariah, masyarakat dapat lebih mudah memahami prinsip-
prinsip syariah dan berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan publik.
Regulasi yang Mendukung
Reformasi tidak akan berhasil tanpa dukungan regulasi yang kuat. Pemerintah harus
mengembangkan kerangka hukum yang mendukung pengelolaan keuangan publik berbasis Islam.
Selain itu, regulasi ini harus bersifat inklusif, sehingga dapat diterapkan di berbagai negara dengan
latar belakang ekonomi dan budaya yang berbeda.
Regulasi juga harus mencakup standar keamanan data untuk melindungi privasi masyarakat di era
digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam sistem keuangan
Islam dapat dipercaya dan sesuai dengan prinsip syariah.
Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan Islam
Dalam proses reformasi ini, peran pemerintah dan lembaga keuangan Islam sangat penting.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan
keuangan publik berbasis syariah. Selain itu, pemerintah juga harus berperan aktif dalam
meningkatkan literasi keuangan Islam di masyarakat.
Lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah dan lembaga amil zakat, juga harus berinovasi
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Mereka perlu mengembangkan produk keuangan
yang kompetitif sekaligus sesuai dengan prinsip syariah.
Kesimpulan
Reformasi sistem keuangan publik Islam adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan
global dan memanfaatkan peluang di era modern. Dengan mengutamakan prinsip keseimbangan
dan keadilan, sistem ini dapat menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Namun, reformasi ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Teknologi digital juga harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung
transparansi dan efisiensi. Dengan langkah-langkah ini, sistem keuangan publik Islam dapat
menjadi solusi nyata untuk menciptakan keseimbangan.
