Tujuh paket kebijakan pertahanan ekonomi Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu. Tujuh paket kebijakan ini diharapkan mampu menekan resesi nilai mata uang rupiah terhadap dolar dalam beberapa pekan terakhir ini. Satu diantara tujuh paket kebijakan pertahan ekonomi Indonesia adalah penerapan wajib Letter of Credit (L/C) atas perdagangan luar negeri terhadap komoditas Crude Palm Oil (CPO) atau kelapa sawit, hasil pertambangan, mineral dan batu bara (minerba) serta komoditas minyak bumi dan gas (migas). Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan pemberlakukan L/C pada aktifitas perdagangan atau ekspor komoditas Indonesia awal April 2015 sebagaimana kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 4 Tahun 2015, khususnya komoditas yang menjadi ekspor utama Indonesia Crude Palm Oil (CPO). Indonesia sebagai negara terbesar pengekspor komoditas CPO merupakan sebuah peluang besar untuk lebih mengaktifkan pergerakan ekonomi dalam negeri, salah satunya yaitu penerapan wajib L/C. Dengan target ekspor CPO Indonesia yang diperkirakan masih mampu mencapai 18 juta ton menjadi “angka indah” bagi devisa Indonesia, yang tahun sebelumnya ekspor CPO Indonesia sebesar 16,5 juta ton.
