Hong Kong- Minggu, 25 Maret 2012 . Dua kali aksi di gelar oleh BMI ( Buruh Migran Indonesia ) Hong Kong yang tergabung dalam Aliansi BMI-HK cabut UUPPTKILN No. 39/2004. Sekitar 100 BMI turut dalam aksi pagi (jam 10-12) di depan Shangrilla Hotel Admiralty. Serta sekitar 1500 BMI Hong Kong merapat dalam aksi siang (jam 2-3) di depan gedung KJRI di Hong Kong di kawasan Causeway Bay, sebagai wujud kekecewaan mereka atas penolakan SBY untuk bertemu dengan perwakilan organisasi-organisasi BMI di Hong Kong.
Dalam agendanya, hari ini SBY akan meluangkan waktu secara khusus untuk bertemu dan berdialog dengan warga Negara Indonesia di Hong Kong termasuk para BMI. Tetapi dalam kenyataannya, hanya BMI ‘pilihan’ saja yang mendapatkan kesempatan itu—dengan tanda kutip, adalah KJRI Hong Kong yang menentukan siapa-siapa saja yang berkesempatan untuk mengikuti dialog tersebut. Sikap ketidak-transparannya KJRI HK ini sebenarnya juga menimbulkan beberapa pertanyaan yang mencurigakan? Apa yang perlu dikhawatirkan? Jika memang SBY sungguh-sungguh ingin memahami situasi serta keluhan, kemudian mencarikan solusi tentang permasalahan BMI yang selama ini sering terjadi di Hong Kong, bukankah seharusnya melibatkan semua kalangan untuk berdialog?. Bukan hanya pihak atau organisasi yang dianggap pro dengan kebijakan pemerintah saja bukan?
