Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) bekerja sama Chandra Motik Maritime Center dan Lemhanas RI menyelenggarakan symposium untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dari negara kepulauan menuju negara maritim, di Aula Gajah Mada, Gedung Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 9/10/14. Simposium tersebut menghadirkan narasumber pertama Budi Soesilo Soepanji (Gubernur Lemhanas) menyampaikan tentang geopolitik yang mempelajari terhadap ruang,politik terkait territorial dan individu, persoalan mendasar geografis untuk memahami antara satu kejadian dengan kejadian lain
Dr. Chandra Motik Yusuf, S.H., M.Sc, sebagai narasumber yang juga ketua umum Iluni UI memaparkan konsepsi negara kepulauan (archipelagic state concept) yang diperjuangkan sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 telah mendapatkan pengakuan internasional dengan antara lain diaturnya secara khusus Negara Kepulauan (Archiplagic State) dalam Bab IV Pasal 46-54 KHL (Konvensi Hukum Laut) 82. Dengan pengakuan Konsepsi Negara Kepulauan tersebut maka wawasan politik yang sudah kita miliki yaitu wawasan Nusantara diperoleh oleh Konsepsi Negara Kepulauan sebagai wawasan kewilayahan. Namun dalam kenyataan masih terlihat tersisihkan sektor kemaritiman di negara Republik Indonesia, baik dalam segi pengaturan, pengawasan, dan pembinaan maupun segi peminat dunia usaha apabila dibandingkan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya. Chandra Motik merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi pakar hukum maritim di Indonesia mengatakan untuk mewujudkan wawasan Nusantara dan wawasan kewilayahan tersebut harus disertai dengan kesadaran kolektif seluruh komponen masyarakat atas nilai-nilai hukum.
Chandra Motik mengaku gembira dengan komitmen Jokowi-JK yang ingin membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Menurutnya, tekad Jokowi-JK tersebut telah menggugah kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk kembali memandang laut sebagai kekuatan masa depan. Dan untuk keberhasilan program penting tersebut, selain keberanian Jokowi-JK menempatkan menteri profesional dibidang maritim, tentu juga membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa Indonesia.
Menanggapi tentang kementerian maritim yang direncanakan pemerintahan Jokowi-Jk nantinya, perempuan yang juga akfif sebagai konsultan hukum dan pengajar hukum maritim Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan pada masa pemerintahan Bung Karno, Ali Sadikin diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim. Kenapa itu Menko?. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri lautan dan perairan yang luas. Kalau kita serius menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, kita jaya dalam maritim untuk menyejahterahkan rakyat dan kita harus menyelesaikan persolan-persoalan yang ada pada kelautan dan menyelesaikannya pada aspek hukum, ujar Chandra Motik yang merupakan perempuan pertama menjadi Ketua Umum ILUNI UI.
Dalam simposium ini juga menghadirkan Carmelia Hartoto, Ketua Umum INSA (Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia) yang banyak menyoroti tentang program tol laut yang akan dijalankan pemerintahan Jokowi Jk nantinya, serta dukungan industri maritim nasional terhadap program tol laut. "Kita berharap agar terwujudnya program tol laut perlu diperbanyak pelabuhan-pelabuhan, pemerintah jangan memperbanyak anak-anak perusahaan dan tarif masuk pelabuhan harap diturunkan agar dunia pelayaran tidak mati". ujar Carmelia, perempuan yang memimpin usaha bisnis perkapalan. Konsep tol laut yang dicanangkan adalah memindahkan angkutan darat ke angkutan laut untuk mengurangi kerusakan jalan dan kecelakaan di jalan. Indonesia adalah negara maritim seharusnya biaya transport melalui laut harus lebih murah daripada transportasi darat. "Perlu dibangun pelabuhan yang lebih banyak, jangan hanya Pelindo yang punya pelabuhan, swasta juga perlu untuk dapat mendorong transportasi logistik yang lebih murah dan cepat", kata perempuan pemimpin pertama sejak organisasi INSA itu didirikan pada 1967. Dr. Connie Rahakudini Bakrie pengamat militer dan pakar pertahanan memaparkan tentang konsep pertahanan dan tantangan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia nantinya. "Yang paling penting dalam poros maritim adalah nasional security control, karena di nasional security control semuanya terintegrasi". ujar Connie. Dr. Connie ketika ditanya mengenai siapa calon menteri yang pantas menjadi menteri yang mengurusi maritim mengatakan "Chandra Motik lebih pantas, bukan karena Ibu Chandra ketua alumni ya, tapi karena dia (red Chandra Motik) khusus kajian maritim sudah paham".
Simposium ini diikuti ratusan peserta terdiri dari mahasiswa, ormas, birokrasi, serta pengusaha dan turut hadir sebagai narasumber adalah Laksamana TNI Dr. Marsetio, M.M. (Kepala Staf TNI AL),Prof. Hikmahanto Juwana (Pakar Hukum Internasional), Laksamana Muda (Purn) Robert Mangindaan (Alumni Lemhanas), Capt. Bobby R. Mamahit (Direktur Jenderal Perhubungan Laut), dan Eddy Kurniawan Logam (Ketua Umum IPERINDO). (anggiat)
