dan Ph.D. dalam Ekonomi, University of Illinois at Urbana-Champaign, AS, beliau juga merukapan mentri keuangan pada era SBY dan JOKOWI .kini kembali dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2024, menghadapi tantangan besar dalam mengelola utang negara.Dengan peningkatan utang yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, pemerintah harus bijak dalam menentukan kebijakan fiskal untuk memastikan keberlanjutan ekonomi nasional.
Di bawah kepemimpinan Sri Mulyani sebelumnya, Indonesia berhasil mengatasi berbagai tantangan ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19. Namun, peningkatan utang publik yang melonjak tajam menjadi perhatian utama. Menurut data Kementerian Keuangan, total utang Indonesia mencapai angka yang mencengangkan, berpotensi memicu debat mengenai keberlanjutan fiskal dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
Sri Mulyani, yang dikenal sebagai sosok yang transparan dan akuntabel, telah berkomitmen untuk mengelola utang dengan hati-hati. Dalam pidatonya setelah dilantik, ia menekankan pentingnya pengetatan pengelolaan keuangan negara, sambil tetap mendukung program-program pembangunan yang esensial. "Utang harus digunakan untuk investasi yang produktif, bukan hanya untuk konsumsi," ujarnya.
Utang negara, menurut Sri Mulyani, adalah alat untuk membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penggunaan utang harus disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas. "Kami harus memastikan bahwa setiap rupiah utang yang diambil mampu memberikan manfaat bagi rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."
Sebagai langkah awal, Sri Mulyani berencana untuk merombak struktur anggaran dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas. Program-program yang tidak memberikan dampak signifikan akan dievaluasi dan dipangkas. Dengan pendekatan ini, ia berharap dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih baik tanpa menambah beban utang yang berlebihan.
Namun, tantangan besar tetap ada. Kondisi global yang tidak menentu, termasuk inflasi yang tinggi dan fluktuasi suku bunga, dapat mempengaruhi biaya pinjaman Indonesia. Sri Mulyani menyadari bahwa ketidakpastian ini menuntut langkah-langkah antisipatif dalam pengelolaan utang. Ia berencana untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, termasuk mencari pinjaman dengan suku bunga yang lebih kompetitif dan menggali potensi pendanaan dari investor asing.
Dalam konteks ini, Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya reformasi perpajakan. Memperkuat basis pajak menjadi prioritas agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada utang. "Kepatuhan pajak harus ditingkatkan. Kami akan memperkuat sistem perpajakan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak," tuturnya.
Sri Mulyani juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan utang. Publikasi laporan berkala mengenai penggunaan utang dan dampaknya terhadap perekonomian akan dilakukan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memahami bagaimana utang dikelola.
Kritik terhadap peningkatan utang juga datang dari berbagai kalangan, termasuk ekonom dan aktivis. Mereka mengingatkan bahwa beban utang yang terus meningkat dapat berisiko mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang. Dalam menghadapi tekanan ini, Sri Mulyani diharapkan dapat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Dengan rekam jejak yang kuat dan pengalaman yang mendalam, Sri Mulyani diharapkan mampu menavigasi tantangan utang yang kompleks ini. Masyarakat menanti langkah-langkah strategis yang akan diambilnya untuk memastikan bahwa utang negara tidak hanya menjadi beban, tetapi juga alat untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.
