Kewenangan Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Para pendiri bangsa mencita-citakan indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat), maka indonesia menempatkan hukum pada tingkat paling tinggi yang dalam pelaksanaannya harus menghormati hak asasi manusia (HAM). Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum prinsip 𝘦𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘣𝘦𝘧𝘰𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘢𝘸. Untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional tersebut, Hal ini diatur dalam Pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu secara finansial sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (𝘢𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴 𝘵𝘰 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦). Akses keadilan merupakan prinsip dasar 𝘙𝘶𝘭𝘦 𝘰𝘧 𝘭𝘢𝘸. Dalam ketiadaan akses keadilan, masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-haknya menentang diskriminasi atau menjaga akuntabilitas kebijakan.