“DPP REI menghormati pendapat tersebut segelintir pihak yang kurang setuju tersebut. Dan REI menyatakan, pendapat yang dilontarkan pihak tersebut adalah karena mereka tidak memahami aturan UU dan peraturan pemerintah yang sudah mengatur hak properti bagi orang asing,” ujar Setyo Maharso, Ketua umum DPP REI, kepada wartawan, Kamis (12/12).
Menurut Maharso, pendapat yang dikemukakan pihak yang kurang setuju tersebut juga cenderung menyerang pemerintah, dimana jika presiden memperbaiki regulasi yang ada sebelumnya, maka dianggap menghianati UU karena mereka berpendapat akan membuat masyarakat semakin kesulitan memiliki rumah.
“REI justru berpendapat sebaliknya, Jika regulasi tentang Hak kepemilikan asing diperbaiki dengan tetap membatasi hanya properti tertentu dengan harga tertentu saja yang bisa dibeli orang asing maka pemerintah justru akan mendapatkan devisa baik dari pajak maupun dampak ikutan lainnya. Nah, uang tersebut bisa digunakan kembali untuk membangun dan menyediakan pembiayaan bagi perumahan bersubsidi,” terang Maharso.
Pada kenyataannya jelas Setyo, tidak bisa dipungkiri sekarang makin banyak orang asing yang tertarik tinggal di Indonesia. Tetapi karena regulasi yang ada hanya membatasi pada hak sewa dan hak pakai, maka dalam prakteknya kemudian banyak terjadi pelanggaran hukum tetapi pemerintah tidak bisa bertindak lebih jauh.
“Terjadi penyeludupan hukum di lapangan. Orang asing langsung menyewa ke pemilik properti bahkan menyewa tanah secara jangka panjang, tanpa pajak-pajak yang seharusnya dibayarkan kenegara. REI justru mendorong dan memperjuangkan agar tidak ada lagi penyeludupan hukum. Properti yang akan dimiliki juga harus diatur termasuk harga jualnya. Jadi negara juga mendapatkan devisa baik langsung maupun tidak langsung dari hak kepemilikan asing tersebut,” ujarnya.
