Presiden Jokowi masih optimis, ia bersama menteri ekonominya yang (maaf) kurang cerdas itu kini tengah menggodok delapan paket ekonomi yang mereka yakini mampu meredam gejolak perlemahan rupiah merupakan resep yang krang relevan, terlambat dan tidak signifikan. Konyolnya delapan paket ini hanya akan berdampak terhadap sektor teknis mikro saja dan sama sekali tidak akan berdampat makro, utamanya inflasi dan penurunan rupiah terhadap dolar AS. Inilah delapan paket kebijakan andalan Jokowi yang bakalan tidak kuat meredam dollar:
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru tentang pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) produk-produk impor yang terindikasi dumping.
- Insentif pajak perusahaan Indonesia yang produknya min 30% untuk pasar ekspor.
- Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) untuk galangan kapal nasional. rencananya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Peningkatan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi, telat bukan ?
- Regula si pajak baru berupa insentif pajak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100% ke perusahaan di negara asal.
- Pemerintah dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing.
- Memaksa BUMN guna membentuk reasuransi.
- Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah.
