PASKA persoalan kasus hukum yang dialami Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, membuat peta politik jelang Pilwakot Semarang 2024 makin tak menentu. Seperti kita tahu, Mbak Ita sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu merupakan calon incumbent yang digadang-gadang PDIP untuk mencalonkan diri kembali pada bursa pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 mendatang.
Apalagi, sebelum kasus hukum yang menimpanya, hasil survei Mbak Ita sangat tinggi, dibanding calon lain, hampir 50 persen elektabilitasnya. Tingkat kepuasan masyarakat akan kiprahnya juga sangat baik, bahkan Mbak Ita diprediksi banyak kalangan akan dengan mudah memenangkan kontestasi Pilwakot Semarang dengan siapa pun dia berpasangan.
Namun setelah dia terseret kasus hukum (masih dalam tahap penyidikan), meski elektabilitasnya masih cukup tinggi, sepertinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hendak mengusungnya, kemungkinan besar akan mengubah strategi. Masalah hukum tersebut tentu akan sangat mengganggu proses pemenangan, jika memaksakan mencalonkan diri kembali.
Di tengah situasi yang mendesak, apalagi proses pendaftaran calon di KPU akan dibuka 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024, kemungkinan PDIP akan memilih calon alternatif untuk ditugaskan mencalonkan diri sebagai wali kota dan wali kota Semarang. Melihat jumlah kursi yang mencapai 14 kursi parlemen, PDIP secara persyaratan bisa mengusung calonnya sendiri untuk dipasangkan. Apalagi PDIP memiliki banyak kader yang secara kapasitas dan kapabilitas layak untuk bersaing di Pilwakot Semarang.
