MAMUJU - Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Mamuju, mengaku tak memiliki anggaran untuk pengumuman tenaga honorer kategori satu (K1) yang lolos verifikasi dan validasi oleh BKN di media lokal.
Seperti yang disampaikan Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, bahwa verifikasi BKN terkait tenaga honorer K1 yang tidak diumumkan oleh daerah di media lokal tak akan di proses.
Sebab, publikasi media lokal merupakan salah satu syarat yang harus diperlihatkan BKDD saat mengurus tindak lanjut pengangkatan K1 dipusat. Ketentuan tersebut merupakan hasil kesepakatan tim bersama Mempan & RB, BKN, BPKP, dan Inspektorat.
Kepala BKDD Mamuju, Hj. Saharibulan, mengaku  tidak diumumkannya daftar tenaga honorer K1 di media karena alasan anggaran. "Kami tidak umumkan dimedia karena keterbatasan anggaran. Pos untuk pengumuman di media tidak ada sehingga pengumuman hanya dilakukan di papan pengumuman kantor BKDD,"ujarnya Jum'at, 13 April.
BKDD juga meyakini dalam menindaklanjuti pengangkatan K1 di BKN nanti tidak akan terhambat akibat tidak adanya pengumuman tersebut di media. "Insya Allah dalam pengurusan pengangkatan K1 menjadi CPNS di BKN nanti tidak akan ada masalah ,"singkat Saharibulan.
Seperti yang dilansir sebelumnya, pengumuman dimedia dinilai sebagai sebuah proses transparansi penerimaan honorer K1 menjadi CPNS. BKN mengaku gerah terhadap BKDD di daerah yang tidak mematuhi aturan terkait pengangkatan honorer K1. Termasuk masih banyaknya BKDD yang enggang mempublikasikan hasil tersebut meski hanya di media lokal setempat.
