Pernyataan tersebut disampaikan dr Titin, dalam kunjungan Bupati Mamuju H Suhardi Duka, Jumat, 13 April, menyikapi adanya keluhan masyarakat serta aksi demo mahasiswa beberapa waktu lalu terkait dengan kurang maksimalnya pelayanan kesehatan pada rumah sakit tersebut.
Pencopotan dari jabatan adalah konsekuensi sebagai pimpinan rumah sakit. Namun, perlu diketahui, keluhan layanan yang selama ini terjadi disebabkan karena beberapa faktor. Misalnya ketersediaan obat-obatan khususnya obat habis pakai, masalah kebersihan, serta fasilitas yang dinilai masih sangat minim.
"Tidak bisa dipungkiri apa yang menjadi keluhan selama ini. Ketersediaan obat dan masalah kebersihan masih menjadi kendala bagi kami di rumah sakit,"ujar dr Titin.
Menurutnya, ketersediaan obat-obatan di rumah sakit memang sangat minim. Sebab, pada tahun 2011, pengadaan obat-obatan melalui lelang gagal. Yang ada hanya obat dipdal, itupun tidak mencukupi.
Pada tahun ini, pengadaan obat sudah diproses, tapi sampai saat ini juga belum ada. Masalahnya, ketika ada pasien jamkesmas yang harus diberikan obat namun persediaan d apotek tidak ada, maka masih bisa menggunakan dana jamkesmas. Sedangkan pasien jamkesda tidak bisa. "Inilah yang menjadi masalah kami di rumah sakit,"singkat dr Titin.
Selain itu, masalah kebersihan. Sebelumnya, yang menangani masalah ini adalah tenaga kontrak dan sukarela. Tetapi, kami melihatnya kurang maksimal, sehingga pada tahun ini klining service dengan menggunakan pihak ketiga.
Mengenai kebersihan ini, pihak RS juga terkendala karena kurangnya kerjasama dengan keluarga pasien untuk memberlakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di RS.
Padahal, dibeberapa sudut rumah sakit sudah dipasang pengumuman untuk tidak membuang sampah sembarang dan pengumuman dilarang merokok. Namun, hal ini tidak diindahkan oleh para pengunjung.
Soal keluhan terhadap kekuarngan air serta , pihak pihak RS juga mengakui hal tersebut. Itu juga disebabkan karena banyaknya pendamping pasien. "Kadang-kadang keluarga pasien mencapai 10-20 orang. Kalau semuanya mandi di rumah sakit, praktis air tidak akan mencukupi,"tutur dr Titin.
Pemkab Siapkan Dana Talangan Rp 50 Juta
Untuk mengantisipasi kekurangan obat terhadap pasien, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju menyiapkan dana talangan sebesar Rp 50 yang diperuntukkan pada pembelian obat-obatan.
"Dana tersebut akan menjadi dana standby pada RS yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk membeli obat-obatan yang tidak tersedia di apotek rumah sakit sementara pasien sudah membutuhkannya,"kata Bupati Mamuju, H Suhardi Duka, saat melakukan sidak ke RSUD Mamuju.
Menurut Bupati Suhardi, dengan disiapkannya dana Rp50juta tersebut, diharapkan tidak ada lagi komplain khususnya pasien jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
"Jadi, tidak ada lagi komplain khususnya masalah obat-obatan. Karena sudah disiapkan dana talangan untuk mengantisipasi jika harus mengambil obat dari luar,"tutur Bupati.
Menurut Bupati, selain bagi pasien yang menggunakan jasa jamkesda ataupun Jamkesmas, jika ada pasien yang memang membutuhkan pertolongan, apalagi jika sudah dalam keadaan emergency, diharapkan agar pihak rumah sakit segera menanganinya. Apalagi kalau menyangkut nyawa.
"Persoalan administrasi itu belakangan yang penting bagaimana memberikan pertolongan pertama pada pasien agar bisa segera sehat,"tegasnya.
Selain itu, lanjut Bupati, diminta kepada pihak rumah sakit untuk melakukan pembenahan dan memaksimalkan pelayanan agar tidak terjadi lagi keluhan. Dalam hal mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, diminta kepada seluruh perawat sebaik mungkin ramah terhadap pasien maupun keluarga pasien yang ada, tutupnya.
