Pada akhir Oktober, Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif untuk memastikan "kecerdasan buatan yang aman, terjamin dan dapat dipercaya." Arahan ini menetapkan standar baru untuk semua masalah keamanan AI termasuk perlindungan privasi baru yang dirancang untuk melindungi konsumen.
Meskipun Kongres belum menetapkan undang-undang komprehensif yang mengatur penggunaan dan pengembangan AI, perintah eksekutif tersebut merupakan langkah yang sangat dibutuhkan menuju regulasi yang masuk akal atas teknologi yang berkembang pesat ini.
Pengamat mungkin akan terkejut mengetahui bahwa AS belum memiliki perlindungan AI seperti itu. Pertemuan yang dihadiri 28 negara pada KTT Keamanan AI di Inggris mengungkapkan bahwa negara-negara lain masih jauh tertinggal dalam hal ini.
Mereka yang menghadiri forum tersebut, yang diadakan di bekas pangkalan mata-mata bersejarah Bletchley Park berhasil sepakat untuk bekerja sama dalam penelitian keselamatan untuk mencegah "bahaya besar" yang dapat ditimbulkan oleh AI.
Deklarasi tersebut yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, Arab Saudi dan UEA merupakan perundingan diplomatik yang jarang sekali  terjadi. AS memanfaatkan peristiwa ini untuk menunjukkan pagar pembatas barunya sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh seluruh dunia.
Anda tidak memerlukan gelar di bidang komputasi untuk memahami bahwa AI adalah bagian penting dari salah satu perubahan teknologi paling besar yang pernah dialami umat manusia. AI memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita berpikir dan mendidik diri kita sendiri. AI dapat mengubah cara kita bekerja dan membuat pekerjaan tertentu menjadi hilang. Sistem AI memerlukan sejumlah besar data yang umumnya dikumpulkan dari Internet untuk memberikan hasil terbaik. Kemungkinannya lagi sebagian data Anda bisa saja masuk ke dalam database model bahasa besar yang mendukung platform AI, seperti ChatGPT.
Ini hanyalah puncak gunung es. AI dikerahkan dalam operasi Israel di Gaza untuk membantu membuat keputusan hidup dan mati. Direktorat Intelijen Militer Israel mengatakan bahwa militer menggunakan AI dan alat "otomatis" lainnya untuk "menghasilkan target yang dituju dengan cepat dan akurat." Seorang perwira senior yang tidak disebutkan namanya mengatakan alat baru yang didukung AI digunakan untuk "pertama kalinya untuk segera memberikan informasi terkini kepada pasukan darat di Jalur Gaza mengenai target yang akan diserang."
Ini merupakan peningkatan besar dalam penggunaan AI, tidak hanya bagi warga Palestina tetapi juga komunitas internasional. Teknologi yang sedang diuji di Gaza hampir pasti akan diekspor sebagai bagian dari sektor teknologi persenjataan Israel yang besar dan kuat. Sederhananya, algoritma AI yang digunakan untuk menyerang sasaran-sasaran Palestina akan segera muncul dalam konflik-konflik lain mulai dari Afrika hingga Amerika Selatan.
Perintah eksekutif Biden secara khusus membahas masalah terkait keamanan AI, perlindungan konsumen dan privasi. Arahan ini memerlukan penilaian keselamatan baru terhadap platform AI yang baru dan yang sudah ada, panduan kesetaraan dan hak-hak sipil, serta penelitian tentang dampak AI terhadap pasar tenaga kerja.
Beberapa perusahaan AI kini diwajibkan untuk membagikan hasil uji keamanannya kepada pemerintah AS. Departemen Perdagangan telah diarahkan untuk membuat panduan untuk watermarking AI dan program keamanan siber saat AI dibuat untuk membantu mengidentifikasi kelemahan pada perangkat lunak.
Meskipun AS dan negara-negara Barat lainnya lambat dalam merancang peraturan AI yang komprehensif, terdapat beberapa pergerakan dalam beberapa tahun terakhir. Awal tahun ini, Institut Standar dan Teknologi Nasional AS menguraikan kerangka kerja manajemen risiko AI yang komprehensif. Dokumen tersebut menjadi dasar perintah eksekutif pemerintahan Biden. Yang terpenting, pemerintah AS telah memberdayakan Departemen Perdagangan mereka untuk membantu menerapkan aspek-aspek perintah tersebut.
Tantangannya sekarang adalah dukungan dari perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka AS. Tanpa kerja sama dan kerangka hukum untuk menghukum perusahaan yang gagal mengikuti aturan, perintah Biden tidak akan berarti banyak.
Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Perusahaan-perusahaan teknologi sebagian besar mampu berkembang dengan sedikit pengawasan selama dua dekade terakhir. Hal ini sebagian disebabkan oleh dunia teknologi yang saling terhubung dimana perusahaan-perusahaan menciptakan produk atau layanan baru di luar Amerika. Teknologi cloud hosting AWS yang inovatif misalnya, dibuat dan dikembangkan di Universitas Cape Town di Afrika Selatan, jauh dari jangkauan regulator AS.
Dengan dukungan jujur dari perusahaan-perusahaan terkemuka, pemerintahan Biden dapat mengupayakan undang-undang dan peraturan yang lebih komprehensif. Keterlibatan langsung pemerintah dalam bidang teknologi selalu berisiko menghambat inovasi. Namun terdapat peluang yang jelas bagi negara-negara kecil yang memiliki ekonomi berbasis pengetahuan untuk ikut campur.
Negara-negara seperti Estonia dan UEA yang telah berinvestasi pada ekonomi berbasis pengetahuan dan memiliki populasi kecil dapat mengikuti jejak Biden dalam upaya perlindungan AI. Hal ini akan mempunyai dampak yang kuat di kota-kota seperti Dubai, dimana perusahaan teknologi multinasional telah mendirikan kantor regionalnya. Karena birokrasi di negara-negara kecil ini lebih sedikit, peraturan AI dapat diterapkan dengan cepat dan mungkin yang lebih penting lagi diubah jika peraturan tersebut menghambat pembangunan.
Mengingat dunia perkembangan teknologi yang sangat terhubung, komunitas internasional tidak sabar menunggu negara-negara atau blok-blok besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mendorong legislasi terlebih dahulu. Sebaliknya, pasar-pasar baru yang mempertimbangkan ekonomi teknologinya harus terus menerapkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Perkembangan teknologi AI terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Karena hal ini sangat penting bagi sektor teknologi secara keseluruhan. Kita tidak bisa menunggu para pemimpin dunia untuk bertindak terlebih dahulu. Inilah saatnya untuk memimpin dengan memberi contoh dan menetapkan regulasi AI adalah awal yang ideal.
