Hal ini terungkap dalam jajak pendapat publik yang dilakukan oleh Lazar Institute dan diterbitkan oleh Maariv yang  mencerminkan kebingungan nyata mengenai status hukum Gaza bahkan di benak masyarakat Israel sendiri.
Sebenarnya, Israel tetap menjadi kekuatan pendudukan di Gaza meskipun ada skema "pemindahan" dari wilayah kecil dan miskin tersebut pada bulan September 2005.
Saat itu, Israel meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka bukan lagi penjajah di Jalur Gaza dan oleh karena itu, maka mereka tidak lagi bertanggung jawab atas wilayah tersebut menurut hukum internasional khususnya Konvensi Jenewa Keempat.
Namun anehnya, meskipun Tel Aviv menyatakan pada 21 September 2005 bahwa Gaza telah menjadi "wilayah asing", hampir tepat dua tahun kemudian, wilayah yang dianggap asing ini dinyatakan sebagai "wilayah musuh" dan karenanya menjadi sasaran kemarahan militer Israel jika mereka tidak menghormati kedaulatan Israel atau jika wilayah tersebut merupakan ancaman terhadap wilayah Israel.
Untungnya, hukum internasional tidak terikat pada definisi Israel. PBB telah berulang kali mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa Gaza tetap merupakan wilayah pendudukan. Selain itu, pagar dan tembok yang memisahkan Gaza dari Israel bukanlah wilayah perbatasan yang ditetapkan secara internasional sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata tahun 1949 antara Israel, Mesir dan negara-negara Arab lainnya setelah pembersihan etnis di Palestina pada tahun 1948.
Jadi, diskusi panas Israel mengenai pendudukan atau tidak pendudukan Gaza setelah perang masih diperdebatkan. Gaza tidak pernah dibebaskan untuk diduduki kembali.
Apakah Israel menerima atau tidak logika  ini sebenarnya tidaklah penting karena lembaga-lembaga hukum internasional seperti PBB, Mahkamah Internasional dan lainnya lah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai dan menegakkan kesimpulan tersebut.
Namun, Israel perlu diingatkan mengenai beberapa hal mendesak.
Pertama, melanjutkan pengepungan Gaza seperti biasa tidak akan menyelesaikan permasalahan Israel. Bagaimanapun juga, pengepungan yang dilakukan secara tertutup, di mana warga Palestina " digencet" namun tidak dibiarkan mati menurut penasihat senior pemerintah Israel Dov Weissglas adalah hal yang memberikan alasan utama mengapa Gaza perlu melakukan perlawanan.
Kedua, perlawanan itulah yang memaksa Israel untuk memindahkan wilayah berpenduduk di Gaza yang mengarah pada pengepungan kejam yang telah terjadi selama hampir 17 tahun.
Tanggal dan peristiwa ini sering kali diabaikan oleh media arus utama karena tidak nyaman bagi narasi Israel mengenai perang tersebut. Di media Barat misalnya, merupakan hal yang lumrah untuk menyoroti bulan September 2005 meskipun di sini "penempatan kembali" Israel dianggap sebagai "penarikan diri" Â dan 7 Oktober sebagai tanggal serangan Hamas terhadap Israel selatan sebagai peristiwa paling mematikan. Tanggal dan peristiwa penting yang patut mendapat perhatian.
Namun warga Palestina dan siapa pun yang tertarik dengan konteks sebenarnya dari perang ini, tidak boleh merasa terikat dengan logika ini.
Terlebih lagi, kita harus ingat bahwa mayoritas warga Palestina di Gaza adalah keturunan pengungsi Palestina yang diusir dari rumah dan desa mereka pada tahun 1948. Mereka memang terus memandang diri mereka sebagai pengungsi yang berhak untuk kembali sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Umum PBB Resolusi Majelis 194.
Tanggal lain yang patut diingat adalah bulan Juni 1967 ketika Israel menduduki wilayah bersejarah Palestina yang tersisa yaitu Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Gaza. Hal ini sangat penting, karena hal ini mewakili perubahan bersejarah dan menggemparkan dalam hubungan Israel dengan orang-orang Palestina yang kemudian menjadi korban kolonialisme pemukim Israel dan pendudukan militer.
Pendudukan militer Israel melahirkan bentuk baru perlawanan rakyat di Palestina di mana rakyat Palestina yang tertindas setiap hari menghadapi tentara Israel. Alat perlawanan tersebut dari tahun 1967 hingga 2005 sebagian besar mengandalkan pembangkangan sipil, pemogokan rakyat, protes massal dan pelemparan batu.
Namun jumlah tersebut masih cukup untuk mengusir militer Israel keluar dari Gaza sehingga mengakhiri pengawasan sehari-hari di Jalur Gaza dengan imbalan tahap baru pendudukan militer.
Pada hari terakhir pemindahan Israel, puluhan ribu warga Palestina turun ke jalan di pusat Gaza segera setelah tengah malam untuk menghadapi tentara Israel saat mereka mengevakuasi pangkalan militer terakhir. Tanpa koordinasi sebelumnya, para pemuda Gaza ingin mengirimkan pesan kepada tentara Israel bahwa mereka tidak diterima di Gaza bahkan pada jam-jam terakhir penempatan kembali mereka.
Bangsa Israel harus merenungkan sejarah ini. Mereka juga harus ingat bahwa serbuan Israel untuk melarikan diri dari Gaza di bawah kepemimpinan jenderal militer terkenal yang menjadi perdana menteri Ariel Sharon terjadi ketika orang-orang Palestina tidak memiliki tentara dan senjata. Perlawanan bersenjata mereka sebagian besar terdiri dari milisi yang tidak terorganisir dengan baik dan didukung oleh kemarahan ratusan ribu warga Palestina yang sudah muak, terjajah dan tertindas.
Jika Israel kembali ke Gaza untuk menetap di sana, tantangan untuk memerintah Jalur Gaza yang memberontak akan jauh lebih besar. Populasi Gaza telah meningkat secara eksponensial sejak tahun 2005. Terlebih lagi, kelompok pejuang terlemah di Gaza sanggup memerintahkan ribuan orang yang siap berperang dan mati untuk mengusir tentara Israel.
Yang lebih penting lagi adalah bahwa Israel sebelumnya telah gagal memerintah satu pun wilayah Gaza meskipun mereka telah mencobanya selama hampir empat dekade. Jika mereka dengan bodohnya memutuskan untuk kembali, mereka harus berhadapan dengan dua wilayah Gaza yaitu populasi yang menantang di atas tanah dan puluhan ribu pejuang di bawahnya.
Kenyataannya adalah Israel tidak mempunyai pilihan militer di Gaza dan mereka yang mendukung strategi militer apa pun yang direncanakan Tel Aviv sedang menipu diri mereka sendiri.
Satu-satunya solusi bagi Gaza adalah solusi yang sama seperti wilayah Pendudukan lainnya yaitu pemahaman yang jelas bahwa masalah sebenarnya bukanlah "terorisme Palestina" atau militansi, namun pendudukan militer Israel, apartheid dan pengepungan yang tak henti-hentinya.
Jika Israel tidak menghentikan tindakan ilegalnya di Palestina yang mengarah pada kebebasan, kesetaraan dan keadilan bagi rakyat Palestina, maka perlawanan dalam segala bentuknya akan terus berlanjut
