Kemajuan dalam teknologi AI telah menciptakan banyak tantangan di masyarakat pada umumnya. Misalnya, disinformasi sintetik berbasis AI generatif telah menciptakan dampak negatif yang sangat besar pada kepercayaan masyarakat pada internet bahkan bisa menjadi ancaman politik global.
Selain itu, karena AI saat ini masih merupakan alat pemrosesan informasi dengan banyak risiko keselamatan dan keamanan, penyalahgunaannya dapat menimbulkan risiko bencana bagi umat manusia. Mekanisme teknis dan sosial yang efektif perlu diterapkan untuk kebaikan dan keamanan AI.
Banyak cabang AI, seperti AI Generatif sangat menyatu dengan budaya karena konten yang dihasilkan melayani orang dari berbagai budaya. Oleh karena itu, regulasi AI modern harus sangat inklusif dan dapat diadaptasi untuk pertimbangan regional dan domestik.
Pada saat yang sama, banyak industri dan produk AI menyediakan layanan secara global dan seharusnya mereka mematuhi kerangka peraturan yang berbeda saat melayani berbagai negara dan wilayah.
Ada beberapa organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk mengoordinasikan pengembangan dan regulasi AI, seperti OECD dan Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI). Keduanya adalah upaya regional yang saat ini tidak cukup terbuka dan inklusif untuk berfungsi sebagai platform global yang dirancang sebagai bentuk koordinasi global karena kebijakan keanggotaan dan partisipasi mereka saat ini.
Setidaknya ada dua jalur upaya yang perlu diikuti:
Pertama, dengan kesepakatan global tentang isinya, implementasi konkret dari rekomendasi UNESCO harus diikuti oleh setiap negara dan ini harus mendapat dukungan global.
Kedua, kebijakan perlu diambil berkaitan dengan upaya diatas dan memperluas dampaknya di luar domain pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.
Dari perspektif yang lebih teknis, upaya International Telecommunication Union (ITU) tentang AI untuk Kebaikan merupakan masukan penting untuk dialog global.
Upaya dari Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) pada standar AI wajib terutama berfokus pada teknologi sehingga juga berfungsi sebagai fondasi penting.
Upaya dari International Parliamentary Union (IPU) tentang etika Sains dan Teknologi menjadi masukan kebijakan yang penting untuk koordinasi global.
Saat ini, tidak ada kerangka kerja tata kelola yang benar-benar efektif untuk koordinasi global yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan dan penggunaan AI yang baik di seluruh dunia.
Upaya tata kelola AI dari UNESCO, ITU, ISO, OECD, GPAI dan lainnya umumnya merupakan upaya tata kelola yang terfragmentasi yang berfokus pada perspektif teknis, sosial, atau regional.
Harusnya ada lebih banyak lagi organisasi yang melengkapi upaya di atas bisa dibentuk, seperti kelompok kerja tata kelola AI potensial di bawah G20, BRICS, ASEAN dan banyak lagi.
Diperlukan upaya tidak hanya untuk menjembatani tetapi untuk mengatur kembali interkoneksi dan memperluas potensi ke jangkauan yang lebih luas untuk memberi manfaat bagi dunia. Kerangka tata kelola global yang benar-benar efektif membutuhkan desain yang lebih sistematis baik dari sudut pandang teknis maupun sosial.
Kerangka tata kelola global yang baru nantinya mudah-mudahan lebih efektif menggabungkan upaya tata kelola yang terfragmentasi tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harusnya berfungsi sebagai organisasi antar pemerintah yang paling tepat yang dapat menyatukan berbagai kerangka tata kelola yang terfragmentasi ini. Reaksi Sekretaris Jenderal PBB Antnio Guterres untuk mendukung upaya kolektif mengatur tata kelola AI harus didukung.
Seperti yang dikemukakan Antnio Guterres, "badan baru tersebut harus terinspirasi oleh model seperti Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, atau Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim."
Selain itu mekanisme badan baru ini hendaknya lebih adaptif dan fleksibel cukup untuk perubahan baru, tidak hanya untuk menangani risiko jangka pendek yang muncul secara instan dan memberikan tata kelola pemikiran untuk risiko jangka panjang tetapi juga untuk mengoordinasikan dan memberikan panduan secara efektif penggunaan AI dan yang paling penting tanpa meninggalkan siapa pun di belakang.
Badan PBB yang baru untuk AI harus mampu menjalin upaya tata kelola terfragmentasi yang ada ke dalam jaringan global tentang tata kelola AI.
Dari perspektif penghindaran risiko, jaringan global harus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam isu-isu global seperti bagaimana menghindari penggunaan AI atas kebencian dan ketidakpercayaan yang tidak masuk akal, bagaimana mempromosikan dan memastikan AI untuk perdamaian dan keamanan internasional dan dalam jangka panjang, bagaimana menghindari risiko bencana dan eksistensial yang diciptakan oleh AGI dan Superintelligence.
Organisasi-organisasi yang ada ini sebagian tumpang tindih dan tidak hierarkis. Oleh karena itu mekanisme tata kelola internasional untuk AI harus menjadikan PBB sebagai pusat jaringan dari setiap organisasi dan memiliki fokus dan perspektif sendiri untuk berkontribusi pada jaringan global dalam tata kelola AI.
Mekanisme tata kelola untuk jaringan sampai batas tertentu harus konsisten. Setidaknya ada dua tingkat koordinasi yang penting, satu adalah bagaimana PBB mengoordinasikan organisasi yang berbeda ini berkolaborasi dan berkoordinasi satu sama lain dengan cara yang diatur sendiri karena tidak ada yang tahu masa depan AI dan bagaimana mengaturnya. Kedua adalah mekanisme tata kelola eksperimentalis global harus diterapkan dari perspektif praktis.
Selain menyiapkan undang-undang regional dan meningkatkan upaya domestik, eksperimen eksplorasi global harus menjadi model yang diharapkan dan tata kelola yang terperinci harus tunduk pada revisi berkala sesuai dengan praktik global.
Tujuan mengoordinasikan tata kelola AI global adalah untuk mempromosikan pengembangan dan penggunaannya yang sehat untuk kebaikan umat manusia. Oleh karena itu, dengan kerangka tata kelola yang terstruktur dengan baik, selain mengoordinasikan pembangunan domestik dan tata kelola dari perspektif global, jaringan global ini harus mempromosikan AI untuk pembangunan berkelanjutan, mengoordinasikan sumber daya internasional untuk menyelesaikan masalah global seperti konservasi keanekaragaman hayati, iklim, warisan budaya dan interaksi sosial yang membawa kepada pendidikan yang lebih berkualitas dan kesehatan yang lebih baik untuk semua.
Dengan visi jangka panjang, tujuan tata kelola ini harus bermanfaat bagi ekologi global dan bagi masa depan umat manusia.
