Rasionalisasi Peran Negara dalam Sistem Pemasyarakatan

Titelatur negara hukum melekat kepada jati diri Negara Indonesia. Supremacy of Law (supermasi hukum) mendapatkan pengakuan secara normatif dan empirik bagi kemaslahatan sistem hukum nasional. Artinya, bahwa produk hukum melalui peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah untuk diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab agar tujuan menjadi negara yang mandiri, maju, adil, dan makmur dapat tercipta dengan menaati konstitusi yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa pada hakikatnya pemimpin tertinggi negarayang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 2008). Hal ini berlaku bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang disahkan pada setiap elemen penyelenggara tata kelola pemerintahan, dan negara memiliki tanggung jawab untuk hadir dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan.