Kenaikan tersebut ditandai dengan adanya adanya perubahan Perpres No. 68/2010 yang menyebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebesar Rp116,65 juta, menjadi Perpres No. 39/2015 dengan fasilitas uang muka yang diberikan kepada pejabat negara menjadi sebesar Rp210,89 juta.
Secara kasat mata, kenaikan ini cukup beralasan, karena:
1. Namanya pejabat negara tentunya memilki mobilitas yang tinggi, sehingga keberadaan kendaraan merupakan kebutuhan primer bagi mereka, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menyediakan fasilitas tersebut, termasuk memberikan fasilitas uang muka pembelian kendaraan.
2. Saat ini, harga kendaraan mengalami peningkatan, sehingga membutuhkan penyesuaian atas besarnya tunjangan tersebut.
3. Tunjangan ini merupakan tunjangan yang diberikan hanya untuk sekali, sehingga berbeda dengan pembelian mobil dinas, yang akan berdampak pada diperlukannya pembiayaan operasional dan pemeliharaan.
Namun, yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana pertanggungjawaban pejabat negara tersebut atas pemberian tunjangan ini terhadap rakyat?... Pertanyaan ini juga berlaku untuk pemberian berbagai macam fasilitas bagi pejabat negara ataupun pejabat pemerintahan lainnya.
Untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, seharusnya setiap kebijakan pemberian fasilitas kepada pejabat negara dan pejabat pemerintahan, apapun itu, juga diikuti dengan aturan pertanggungjawaban penggunaan fasilitas tersebut terhadap rakyat (akuntabilitas publik).
Beberapa bentuk pertanggungjawabannya yang diusulkan adalah:
1. Setiap pejabat negara/pejabat pemerintahan wajib untuk melaporkan melalui media cetak/elektronik ataupun website/bolg pribadi segala tunjangan/fasilitas yang diterima/dinikmati terkait dengan jabatannya secara berkala.
2. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan ataupun pemanfaatan segala tunjangan/fasilitas yang diterima/dinikmati tersebut secara berkala.
3. Mengembalikan segala tunjangan/fasilitas yang diterima/dinikmati tersebut di akhir masa jabatan ketika kinerjanya selama menjadi pejabat buruk (kriteria penilaian masih sementara dirumuskan olehku).
4. Mengembalikan segala tunjangan/fasilitas yang diterima/dinikmati tersebut sebanyak 10 kali (10x) biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, ketika pada masa jabatannya terindikasi terlibat dalam kasus KKN.
Nah, kalau sudah begini bentuk pertanggungjawabannya, saya pribadi (sebagai rakyat biasa) sepakat-sepakat saja dengan adanya kenaikan tunjangan uang muka (DP) kendaraan bagi pejabat negara tersebut.
Salam persahabatan.
