Berbeda dengan masa pemerintahan SBY dulu sampai Jokowi sekarang, perubahan sudah terjadi. Partisipasi politik rakyat dalam mengawasi setiap kebijakan pemerintah sudah mulai aktif. Hal itu juga didukung oleh semakin mudah nya rakyat mengakses media komunikasi dua arah (media sosial). Sehingga opini, saran, dan kritik dapat tersalur dengan baik.
Dalam situasi ini, pemerintah pun juga mudah untuk mengetahui opini apa yang sedang berkembang hangat di publik terkait kebijakan-kebijakan politik yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan. Sehingga pemerintah bisa cepat berbenah dan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang sensitif, atau kebijakan kontroversial, maupun kebijakan yang tidak populer di tengah masyarakat.
Presiden terdahulu sebelum Jokowi yaitu, pak SBY sangat memahami situasi itu, SBY selalu aktif memantau opini publik, dan sangat responsif dengan opini yang sedang berkembang di tengah masyarakat. SBY terlihat sangat piawai dalam memahami, memanfaatkan dan mengelola situasi terkini dan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait sikap, kebijakan atau keputusan-keputusan penting yang akan dijalankan.
Sehingga setiap keputusan yang diambil SBY, terlihat tidak terlalu menimbulkan gonjangan di pemerintahannya, parlemen, lembaga-lembaga lain dan di masyarakat. Latar belakang pak SBY berasal dari militer, namun cara-cara komunikasi politik beliau sangat bagus dan demokratis.
Nah, pak Jokowi yang dikenal sebagai pemimpin merakyat, dan bisa naik karena juga peran besar dari dukungan kekuatan media sosial, malah seharusnya cara komunikasi politiknya dengan rakyat serta pendukungnya, terkait pengambilan kebijakan kontroversi seperti memilih Kapolri ini, harusnya jauh lebih baik, lebih responsif terhadap rakyat, dan lebih merakyat, serta lebih demokratis dibanding pendahulunya.