Kemacetan di kota-kota besar di seluruh dunia merupakan masalah yang sulit diatasi, tidak terkecuali Jakarta. Rata-rata setiap harinya ada 900 motor baru dan hampir 250-an mobil baru turun di jalanan ibu kota tercinta ini. Data tersebut diperkuat dengan data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa pertambahan jumlah kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 1.117 per hari atau sekitar 9 persen pertahun. Sehingga para ahli transportasi memperkirakan bahwa di tahun 2014 nanti, jalan-jalan di Jakarta akan penuh sesak dengan kendaraan bermotor. Bayangkan saja ketika itu terjadi, jika anda akan berangkat ke tempat kerja, begitu anda membuka pintu pagar rumah, di hadapan anda mobil dan motor sudah dalam keadaan padat merayap. Anda pasti akan berpikir bahwa jalan kaki ke tempat kerja masih lebih cepat ketimbang mengemudikan sendiri kendaraan anda.
Perbandingan dengan kota besar negara lain
Di sejumlah negara maju ada kebijakan yang telah diterapkan dan memberikan hasil yang baik. Di Austria misalnya, pemerintah kota Wina membatasi penjualan mobil baru. Sehingga perdagangan mobil hanya terbatas pada kendaraan bekas pakai saja. Tapi kebijakan tersebut dibarengi dengan penyediaan sarana transportasi masal yang baik, seperti trem dan subway (kereta bawah tanah).Lain lagi dengan kota New York. Di kota yang berpenduduk padat ini, selain sudah penuh dengan bangunan tinggi, ruas jalan yang ada sudah tidak memungkinkan untuk di tambah lagi. Sebagai informasi, New York memiliki jumlah penduduk sekitar 8,5 juta jiwa dengan luas daratan 790 km persegi, hampir sama dengan DKI Jakarta yang berpenduduk 9,58 juta jiwa dengan luas daratan 661,52 km² . Namun pemerintah kota New York tidak membatasi pertambahan jumlah kendaraan baru yang sampai tahun 2010 jumlahnya sekitar 2 juta unit. Di lain pihak, pertambahan jumlah kendaraan di kota yang disebut dengan Big Apple ini sejalan dengan penyediaan sarana transportasi massal yang murah, aman dan nyaman. Di New York selain tersedia moda transportasi umum berupa bus, ada juga kereta bawah tanah. Selain itu, kereta bawah tanah di kota New York beroperasi 24 jam non-stop setiap harinya.
Solusi Murah untuk Jakarta
Berikut ini adalah solusi yang penulis ajukan sebagai sumbang saran terhadap pemecahan masalah kemacetan di Ibukota, yaitu pembatasan penggunaan kendaraan bermotor yang digantikan dengan sepeda. Akan sangat bijaksana jika penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor dimulai dari para pegawai pemerintahnya dulu, baik PNS pusat maupun PNS di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. Kenapa harus PNS? Ya, karena merekalah yang harus memberikan contoh kepada masyarakat luas selain karena mereka juga digaji dari uang rakyat. Kongkritnya adalah kepada para PNS yang bekerja di jakarta, dihimbau untuk menggunakan sepeda ke tempat kerja, atau yang populer dengan sebutan Bike To Work (BTW). Namun ini masih bersifat himbauan pada tahap awalnya. Jika dari 81.258 orang PNS yang setiap hari menuju kantornya di wilayah DKI, kemudian ada 60% nya saja yang mau mengikuti himbauan ini, maka sudah terkumpul sebanyak 48 ribuan PNS yang menggunakan sepeda. Tentunya tidak semua PNS yang menjadi target himbauan ini. Untuk PNS wanita yang sedang hamil, PNS di atas 50 tahun dan yang sedang menderita sakit jantung, atau penyakit yang tidak boleh melakukan kegiatan fisik berat, diberikan dispensasi atas kebijakan ini. Pada tahap awal, sasaran program BTW ini adalah para PNS yang jarak tempat tinggal ke kantornya kurang dari 10 km.
Namun tentunya pemerintah pun harus adildan bijaksana. Bahwa mengingat para PNS yang telah mengikuti himbauan BTW ini sudah berkorban untuk kelestarian udara kota Jakarta, maka kepada mereka diberikan sejumlah reward berupa antara lain, jam kerja yang lebih fleksibel. Artinya si PNS tadi boleh memulai jam kerja lebih mundur maksimal 1 jam dari jam kerja normal. Selain itu kepada PNS penggiat bersepeda ini juga diberikan keringanan kredit pembelian sepeda atau bahkan diberikan sepeda secara cuma-cuma khusus PNS golongan I dan II.
Konsekuensi lain, pemerintah harus membangun kamar-kamar mandi agar pegawai sesampainya di kantor dapat membersihkan diri/mandi sebelum bekerja. Jika program ini mendapat sambutan dari masyarakat di luar PNS, maka pemerintah juga perlu membangun Tempat-tempat Bersih Diri (TBD) di banyak tempat. Paling tidak setiap jarak 3 km dibangun sebuah TBD yang dikelola secara profesional dengan mengedepankan kebersihan dan keamanan.
Estimasi Anggaran Belanja
Jika dibandingkan dengan biaya yang pemerintah harus pikul untuk memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat, maka kocek yang harus pemerintah rogoh untuk menyelenggarakan Program BTW ini akan jauh lebih murah. Hitung saja biaya subsidi BBM nasional tahun 2011 sebesar 120 triliun rupiah. Jika pada tahun 2011 saja jumlah kendaraan di Indonesia sebesar 77 juta unit, maka untuk DKI sendiri dengan jumlah kendaraan sebanyak 11,3 juta unit, menyedot 8% dari seluruh jumlah subsidi BBM di Indonesia. Hitungan kasarnya berarti subsidi BBM untuk wilayah DKI Jakarta sendiri kira-kira sebesar Rp9,6 triliun untuk tahun 2011.
Jika setiap TBD memiliki luas bangunan 50 meter persegi, maka biaya untuk membangun setiap unitnya adalah sebesar 100 juta rupiah (asumsi biaya per meter persegi sebesar 2 juta rupiah). Sehingga bila di Ibukota ini akan dibangun 10.000 unit TBD, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp 1 triliun. Kemudian dengan asumsi biaya pemeliharaan TBD sebesar Rp 300 ribu/ meter persegi per tahun, maka setiap tahunnya untuk masing-masing TBD dibutuhkan dana operasional sebesar Rp 15 juta. Sehingga setahunnya dibutuhkan biaya operasional sebesar Rp 150 milyar untuk ke 10.000 unit TBD tadi. Sebagai tambahan, jika saja pemerintah mau berbaik hati dengan memberikan kepada 48 ribu PNS tadi sepeda secara gratis, maka dibutuhkan biaya sebesar 96 milyar rupiah, dengan asumsi setiap sepeda dihargai 2 juta rupiah.
Maka biaya yang dibutuhkan pada tahun pertama program BTW ini dijalankan adalah sebesar tidak lebih dari 2 triliun rupiah, atau tepatnya Rp 1,246 triliun. Untuk tahun kedua dan seterusnya dibutuhkan biaya operasional tidak lebih dari Rp 300 milyar per tahun. Ini berarti sangat jauh di bawah anggaran yang harus digelontorkan oleh pemerintah untuk mensubsidi BBM, di mana khusus untuk Jakarta saja sebesar 9,6 triliun rupiah per tahunnya.
Demikian, semoga tulisan yang dangkal dan dengan perhitungan yang masih kasar ini dapat memberikan sumbang saran terhadap solusi kemacetan di DKI Jakarta.
