Potret gugat-menggugat di gedung MK, kerap pemilu dihelat adalah lazim dan wajar. Bagi warga negara Indonesia, yang merasa hak konstitusionalnya dirampas, tidak serta-merta melakukan tindakan individual yang berpotensi melabrak hukum. Ada aturan main negara, yaitu mengadu ke MK.
"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK" (Pasal 474 UU Pemilu Ayat 1).
Caleg Sulsel III, partai Demokrat, Dhevy Bijak Pawindu misalnya. Pasca penetapan KPU RI, digugat oleh sesama caleg Demokrat di MK. Putra Syukur Bijak ini dituding telah menggelembungkan suara saat pemilu 2019 berlangsung.
Tentunya, setiap tudingan haruslah berdasarkan fakta. Negative-implicate akan memengaruhi opini publik. Dimana tuduhan-tuduhan itu akan melekat di alam bawah sadar masyarakat, jika saja tidak segera diluruskan.
Terkhusus di Luwu. Dua wilayah cukup terpencil yaitu Bassesangtempe dan Walenrang Barat, dimana letak geografis wilayah itu berada di pegunungan. Kerap pemilihan dihelat, tudingan kecurangan pun menyertainya.
Satu per satu hipotesa kecurangan pemilu di Luwu, khususnya di wilayah pegunungan mulai terbantahkan. Kita masih ingat betul peristiwa pleno rekapitulasi hasil pemilu 2019 oleh KPU Luwu pada 8 Mei 2019. Pleno berlangsung alot lantaran saksi peserta pemilu ngotot membuka dan menghitung ulang 2 TPS di Bastem.
Curang, penggelembungan suara. Dua kalimat itulah dasar, dimana saksi bersikeras menghitung ulang 2 tps yang dianggapnya harus dibuktikan.
Publik Luwu, khususnya warga Bastem dan sekitarnya, mesti berterima kasih kepada para saksi peserta pemilu pencari keadilan. Dua tps yang diduga telah terjadi  penggelembungan suara, setelah dihitung ulang, tidak ada yang berubah, hasilnya tetap sama.
Peristiwa itu, disamping menguak fakta dimana wilayah bastem, yang lazim diingat tempat dimana kecurangan pemilu sering terjadi, ternyata tidak terbukti. Minimal, tidak ada lagi hipotesa kecurangan terhadap wilayah yang terisolir.
Peristiwa politik yang sama, pula telah ditunjukkan oleh legislator Bahrum Daido. Langkahnya mencari kebenaran melalui MK, terkait perselisihan hasil pada pemilu 2019, sudah tepat. Proses konstitusional yang ditempuhnya, sekaligus menghapus asumsi kecurangan pemilu di Walenrang Barat, Kab. Luwu.
Secara tidak langsung, tujuan pembuktian kebenaran secara konstitusi oleh Bapak Bahrum Daido, sejalan dengan harapan tim pemenangan Muh. Dhevy Bijak Pawindu. Perjuangan Dhevy dkk, murni dukungan masyarakat, bukan dengan cara-cara unlegitimated politic of democrasy.
Mengutip pernyataan salah satu tim pemenangan Dhevy, Agus Toro. Menurutnya, upayah melalui jalur konstitusi oleh Bahrum sangat penting. Hal itu berkaitan dengan proses pematangan politik dan keparipurnaan dalam memperjuangkan idealisme Anak Muda dalam memenangkan Saudara Muhammad Dhevy Bijak Pawindu.
Yang kedua menurut Agus Toro, kegembiraan dalam menyikapi gugatan ini adalah karena ini menyangkut harkat demokratisasi yang sedang berlangsung, khususnya di kabupaten Luwu. Terlampau lama menurutnya dicekoki oleh opini-opini liar, yang entah sengaja atau tidak dikembangkan ditengah masyarakat bahwa Luwu  menyimpan satu praktek politik yang tidak sehat, buruk dan bahkan culas.
Bagi anak muda dalam kacamata Agus, Politik adalah Seni mengelolah Peluang, itulah mengapa kami percaya Bahwa "Muda Adalah Kekuatan". Ia menilai putusan MK yang final terkait gugatan Bahrum Daido terhadap Dhevy, menjadi cara pandang baru bahwa apa yang terjadi di Luwu adalah kompetesi yang tidak hanya mempertontonkan mobilitas politik, tapi yang terpenting adalah menjalaninya dengan penuh kewarasan dan penuh martabat.
Meminjam tagline Dhevy, Muda adalah Kekuatan. Di dalamnya tersimpan banyak makna. Melahirkan politic's of hope. Ekpektasi pemuda yang telah digapai sosok Dhevy. Mimpinya mewakili anak muda di Senayan baru saja disahkan oleh MK.
Perjuangan sosok anak muda ini sekaligus menguak banyak fakta. Hakim Mahkamah konstitusi telah memutus tabir kebenaran dan keadilan. Bagi hakim, tudingan penggelembungan suara, khususnya di Walbar, Kab. Luwu sebagaimana dalil gugatan, tidak dapat dibuktikan.
Fakta lainnya, memberi gambaran autentik, bahwa anak muda juga mampu berkiprah di panggung politik nasional, setingkat DPR RI. Bukan tidak mungkin ekspektasi pemuda bisa lebih tinggi lagi.
Kini, di pundak Dhevy Bijak Pawindu diltekkan amanah masyarakat, khususnya masyarakat tana Luwu. Di Senayan, ia akan mengemban tanggung jawab besar. Peran aktifnya sangat dinanti, langkah dan kiprah politiknya akan sangat berdampak kepada daerah konstituennya. Semoga!
Belopa, 7 Agustus 2019
Penulis adalah pemerhati pendidikan, politik, sosial dan budaya.
