Adalah Fizi, dia menilai sikap arogansi Agus Salim selaku Pengelola Ruang Bernapas di desa Bonto Tangnga, Kecamatan Ulu Ere itu tidak selayaknya dilakukan. Menurutnya seorang pengelola wisata justru lebih membuka diri terhadap media pemberitaan.
"Ini sama saja dengan pungli, tapi dengan cara yang keren", tuturnya.
Keterlibatan Pemerintah dianggapnya tabu oleh Agus. Bahkan kepada Awak Media, Agus menegaskan tidak butuh kehadiran Pemerintah.
Sementara destinasi tersebut jelas berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang otomatis harus patuh pada aturan yang berlaku termasuk perizinan harus dikantongi pengelola.
"Kegiatan wisata yang dikelola Agus sama halnya dengan melakukan eksploitasi alam", tambah Fizi.
Dicontohkan sampah yang mungkin ditinggalkan pengunjung baik itu makanan dan minuman kemasan dapat merusak lingkungan. Pemerintah harus dilibatkan minimal meninjau dan mengkaji destinasi dimaksud.
Terpisah dikonfirmasi, Sahabuddin, Anggota Kodim 1410 Bantaeng mempertanyakan soal keamanan. Terkait itu, dikatakan suatu tempat pariwisata seharusnya ada yang bertindak sebagai pengamanan.
"Pengelola harusnya bekerja sama dengan aparat TNI atau Polri agar ada Babinsa atau Bhabinkamtibmas yang menjaga disana, tentunya ada keterlibatan Pemerintah juga", urainya.
Tidak diminta-minta, kata Sahabuddin ada masalah dua kelompok dan mereka bertemu di tempat wisata itu, bisa ribet karena bisa berujung perkelahian. Jika terjadi demikian harus ada yang bertanggung jawab, kalau Pengelola dia menilai berat untuk melerai.
Sepintas, destinasi wisata ini tidaklah menawarkan hal mengagumkan. Hanya ada spot foto selfie. Namun sudah meraup keuntungan pribadi tanpa dipungut pajak Pemerintah sejak dibuka di penghujung tahun 2018. (AMBAE)
salam #AMBAE
