DEMOKRASI yang induk dan denyut kehidupannya dari rakyat, sepertinya telah kehilangan orientasi. Offside atau memang dibawah lari kaum kapitalis, pemodal rakus, serta penguasa tak bernurani.
Lihat saja, demokrasi yang harusnya menyumbangkan dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan sosial dan persatuan, malah masih jauh panggang dari api. Dihampir seluruh belahan dunia, demokrasi menjadi andalan.
Harapannya tidak lain, tidak bukan ialah adanya distribusi kesejahteraan yang merata pada rakyat. Nasib demokrasi sebetulnya berada di tangan penguasa. Sejatinya, manfaat demokrasi dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Bukan sebaliknya membawa mudharat.
Tapi jadi berbahaya, seketika demokrasi dicengkraman penguasa rakus. Sudah pasti kebebasan dihimpit. Yang ada hanyalah otoritarianisme. Ngakunya demokratis, malah prakteknya anti kebebasan berpendapat.
Belum lagi jika penguasa itu bersekongkol dengan bandit. Makin parah lagi jika lahirnya kompromi pemerintah dengan pengusaha yang dibekingi oknum pejabat negara korup. Kepentingan rakyat akhirnya tidak terurus. Inilah rangkaian kontroversi dari praktek berdemokrasi.
Penguasa harus mengerti bahwa demokrasi dikelola secara transparan untuk rakyat. Janganlah demokrasi dicengkram. Karena itu membawa petaka yang berujung pada konflik sosial, berujung pula pada disintegrasi bangsa.
Publik tentu terharu sedih, bila demokrasi dijadikan sekedar jargon. Demokrasi diposisikan serupa dekorasi yang hanya membawa unsur estetik. Tapi esensinya tidak dirasakan rakyat.
Mau dibumbui dengan retorika politik apapun, esensi demokrasi yaitu untuk perbaikan kesejahteraan rakyat. Bukan lagi teriakan pendemo Covid-19 yang bergelombang itu. Berlevel-level lalu kemudian pemerintah menerapkan bermacam praktek pengetatan sosial.
Harus ada solusi yang terbaik bagi rakyat. Bantu ekonomi rakyat, bukan Himbauan, Surat Edaran, Instruksi, dan argumentasi pemerintah. PCR diperjual-belikan, vaksinasi Covid-19 meluas sampai ke anak-anak.
Kepercayaan rakyat mestinya dibangun lagi. Jangan sampai makin parah, meningkat ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Jika itu terjadi, maka demokrasi yang diagung-agungkan ini gagal total. Kesejahteraan, keadilan, ketuhanan, dan kemanusiaan itulah demokrasi seutuhnya.
Sejumlah kontroversi demokrasi dalam praktek berpolitik telah menjadi sampah dan beban tersendiri bagi rakyat. Pemerintah segeralah memperbaiki itu. Sampah, juga beban yang dimaksud menungkungi kebebasan rakyat diantaranya berupa perilaku money politic.
Praktek politik kompensasi. Musyawarah mufakat tidak lagi menjadi pilihan utama, ada dalam pengambilan keputusan selalu saja melalui voting. Kalaupun dilakukan musyawarah, yang ditemukan hanya deadlock. Miris memang.
Lantas apa unggulnya kebebasan demokrasi itu?. Nyaris belum dapat kita temukan cluenya. Dari sisi teori sudah banyak, dalam perspektif aktualisasi yang masih belum ditemukan contohnya. Yang ada malah pertengkaran kepentingan.
Adu kekuatan aksara, sampai praktek lapangan di panggung politik, penuh kontroversi. Kebebasan demokrasi hanya dijadikan senjata, juga dagelan. Yang efeknya dirasakan langsung rakyat. Bebas tapi tersandera jadinya.
Bagaimana tidak, atas pengaruh situasi dan kepentingan rakyat, akhirnya rakyat menggadaikan kebebasan demokrasinya. Mereka tidak lagi ambil pusing dengan pentingnya memilih pemimpin terbaik dan populis. Itu juga menjadi potret kelalaian stakeholder terkait. Jangan rakyat disalahkan lagi.
