Bersukur akhirnya sengkarut antar para orangtua calon siswa SMP/SMA Negeri atau yang setingkat di Tangerang dan beberapa kota lainnya di Jawa Barat dan lain-lain kota di Jawa sudah reda karena campur tangan Kemdikbudristek maupun Pemda setempat. Kisruh yang selalu muncul pada  saat penerimaan para calon siswa melalui aturan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang berkaitan  dengan kewilayahan (zonasi) kediaman calon siswa dengan calon SMP/SMA Negeri bersangkutan. Para orangtua calon siswa menganggap, banyak kecurangan dikalangan kepala sekolah/guru sekolah bersangkutan yang korup dengan menerima calon siswa yang berasal dari anak pejabat/oknum anggota lembaga legislatif atau relasi, berikut juga kemudian para anak orang-orang berduit yang mampu bayar duit sogokan. Tidak salah ada poster dari kalangan orangtua yang anaknya ditolak masuk ke  sesuatu sekolah meski zonasinya tidak disalahi dengan tulisan "PPDB bukan untuk kewilayahan, tetapi untuk relasi".  Demo demi demo terjadi, sehingga terseok-seoklah pendaftaran untuk siswa baru. Bersukur kini kasusnya selesai karena campur tangan Pemerintah. Aparat Hukum diminta menindak kecurangan alias korupsi yang terjadi dikalangan sekolah maupun orangtua yang  "memalsukan" tempat tinggal anaknya dari luar zonasi itu kedalam zonasi yang dibolehkan.
KEMBALI KE ARTIKEL
