Barangkali pertanyaan seperti itu patut diajukan oleh Pemerintah. Sekurang-kurangnya oleh Menteri Kordinator Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, atau oleh Kepala Kepolisian Negara ataupun oleh PanglimaTNI. Sasaran pertanyaan, mereka yang menyebut dirinya "Jurubicara OPM" (Organisasi Papua Merdeka).Â
KEMBALI KE ARTIKEL