Jadi kalau masalahnya itu..apa perlu dengan segala cara kita harus mengawasi illegal fishing tadi, sementara KITA TAHU biayanya mahal karena luasnya lautan kita ?
Kita lupa bahwa Indonesia mempunyai Armada Kapal Ikan yang dijalankan oleh nelayan dengan Tonase antara 20 sampai 60 Ton sebanyak 1,000 kapal penangkap ikan. Pemerintah tinggal berkoordinasi dengan mereka menciptajakan sistim Pengawasan Terpadu, termasuk melengkapi sarana komunikasi berupa Radio SSB plus Izinnya untuk melaporkan setiap bertemu dengan Kapal Pencuri kepada PSDKP.
Ini adalah malah satu yang paling murah. Juga Pemerinah harus memanfaatkan juga Kapal Angkatan laut yang berpatroli untuk meaporkan hal yang sama dan bisa memberi tindakan kepada Kapal pencuri ikan itu (seperti yang dilakukan sekarang).
Masalah kedua, bagaimana Rakyat pencari ikan akan sejahtera karena 80% Pelabuhan Ikan berada di wilayah Barat Indonesia, sedangkan ikan banyak melimpah di Indonesia bagian Timur. Pemerintah dan Capres seyogyanya membuat program memperbanyak Pelabuhan Ikan merata diseluruh wilayah Indonesia, sehingga para Nelayan ikanpun akan tersebar merata keseluruh wilayah perairan Indonesia! Pengawasan pencuri ikan akan jauh lebih mudah dan efektif, menangkap ikan sambil mengawasi pencuri ikan !
Thus efek erhadap APBN tidak ada, kalau membeli Drone yang mahal (karena luas cakupannya) malah menggerogoti APBN !
Makanya program Drone yang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah adalah proyek yang sangat mahal, kecuali kalau memenag itu pesan sponsor !
Ilegal Logging ? Nggak perlu dicari....sudah diketahui semua ..hanya tidak ada yang berani memberantasnya...
