Di tahun politik sekarang ini, opini bersliweran, ada opini yang dibentuk melalui tulisan misalnya di media cetak atau koran online, ada yang dibentuk melalui pemberitaan di media elektronik misalnya TV News dlsb. Namun demikian jika dicermati, opini-opini yang dibentuk oleh beberapa media apalagi yang sudah ketahuan bahwa pemiliknya adalah yang mencalonkan diri menjadi presiden atau pemimpin sangat mudah untuk dipatahkan atau disanggah.
Sebenarnya sah-sah saja media yang menjadi corong dari sang calon membuat opini, tapi ketika opini tidak didukung oleh sebuah logika berfikir yang waras dan berimbang maka hal ini justru akan sangat mudah ditebak bahwa media tersebut hanya menjadi alat yang digunakan untuk menjatuhkan dan menjelek-jelekkan lawannya.
Jokowi sebagai salah satu capres 2014 yang diusung oleh sebagaian rakyat Indonesia termasuk calon yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi meskipun Jokowi sendiri sampai saat ini tidak pernah mendeklarasikan diri atau dideklarasikan oleh partainya-PDIP. Oleh karena tingkat popularitas dan elektabilitas Jokowi yang tinggi inilah beberapa capres yang telah mendeklarasikan diri maupun yang akan dideklarasikan oleh partai (koalisinya) beserta pendukungnya pantas merasa khawatir apalagi jika sebelumnya telah "membombardir" pikiran, opini dan persepsi massa melalui beberapa iklan di media yang tidak murah.
Pada saat ini, ketika pemilu presiden 2014 sebentar lagi, maka semakin banyak opini yang berkembang dan salah satunya adalah Jokowi Gagal.
Tentu tidak apa-apa membuat opini Jokowi Gagal dengan segala argumentasinya karena itu sebagai ukuran. Kepemimpinan dan calon pemimpin harus diukur dengan ukuran yang sahih. Jakarta masih macet,iya. Jakarta masih banjir,iya. Permasalahannya jika opini tersebut keluar dari mulut capres dan pendukung serta timnya, apakah capres yang didukungnya tersebut sudah membuat Jakarta bebas macet?apakah capres yang lainnya sudah membuat Jakarta bebas banjir?Setidaknya apa yang sudah dibuat/diusahakan capres tersebut agar Jakarta tidak macet dan banjir?. Tidaklah usah sampai ke detail masalah lain semacam jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan semacam KJS dan KJP apalagi transparansi anggaran dan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik dlsb.
"Ukuran dibuat agar segala sesuatu dapat dinilai secara objektif dan memiliki standar yang sama dalam penilaian"
Namun suatu standar akan menjadi standar ganda apabila untuk Jokowi berlaku ukuran itu, tapi untuk capres lainnya ukuran tersebut tidak berlaku. Dan orang yang memakai standar ganda patut diduga sebagai Hypocrite.
