Jika alternatif pertama dipilih, maka yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi adalah sama saja dengan menginjak-injak yang lemah. Menindas dan mendzholomi wong cilik. Selain itu, kebijakan pemecatan tersebut bukan langkah strategis dan tidak akan mendorong efisiensi pengelolaan Apraratur Sipil Negara (termasuk PNS). Â Alternatif kedua, kebijakan untuk memangkas biaya perjalanan dinas pejabat negara dan menaikan tarif cukai rokok adalah jauh lebih superior dari alternatif pemecatan tersebut. Alternatif ini akan menghasilkan penghematan anggaran (APBN) sebesar Rp107 triliun dan meningkatkan penerimaan cukai rokok (penerimaan APBN) sebesar Rp68 triliun. Total uang yang tersedia untuk digunakan secara produktif dan lebih berkeadilan adalah Rp175 triliun.
KEMBALI KE ARTIKEL