Siapa yang salah? Tentu persoalan mekanisme anggaran ada pada tangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, lalu kenapa DPRD Menyetujui begitu saja? apakah DPRD Prov Jakarta sudah kehilangan control terhadap perjalanan pemerintah di DKI?
Takut mengkritik Jokowi sempat mencuat beberapa waktu lalu, pasalnya setiap pengkritik akan menjadi bulan-bulanan media dan orang-orang yang selalu pro dengan Jokowi, namun sebaik apapun Jokowi di mata media, jika persoalan anggara seperti ini dibiarkan, lalu media tak mampu merkeman, ditambah pula DPRD yang sudah tumpul, maka jadilah Pemprov DKI berjalan sesuka hati sang nahkodanya.
Dengan anggaran 1,3 Triliun untuk sosialisasi media tersebut, maka tentu kita tidak heran bila hampir setiap hari televise dan media massa kita dipenuhi wajah Jokowi, walaupun terkadang isi pemberitaan jauh dari substansi persoalan dan kinerja Jokowi. Perhatikan saja akhir-akhir ini, pemberitaan aktivitas Jokowi lebih cenderung pada tarik ulur pertanyaan apakah dirinya akan maju jadi calon Presiden, sementara untuk urusan kinerja, seperti penanganan macet, banjir dan kesenjangan social di Jakarta hampir hilang redam ditimpa pemberitaan politik 2014.
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ternyata menandatangani anggaran ‘darurat’ senilai Rp.24,4 Triliun tanpa mekanisme ketok palu DPRD DKI Jakarta, anggaran ini mengambil sepertiga dari total anggaran DKI Jakarta yang berjumlah Rp. 72 Triliun. Jika sudah demikian, siapa yang mengontrol penggunaan anggaran DKI selama ini? Dokumen anggaran itu ditandatangani Jokowi pertengahan November 2013. Sementara DPRD DKI baru ketuk palu di 2014.
Lebih mengejutkan lagi, Jokowi menyisihkan dari anggaran tersebut senilai 9 Miliar untuk menyambut tamu di Pemprov DKI, jumlah yang fantastis di tengah banyaknya persoalan yang melanda DKI saat ini. Jika sudah demikian, kemana peran media yang hingga saat ini terus mengelu-elukan Jokowi dengan poles dana 1,3 Trilun untuk sosialisasi media? Media diam, DPRD DKI Diam, masyarakat terbuai lalu siapa yang untung?
