Tanggapan terhadap Kenaikan PPN 12%: Dampak dan Justifikasi Kebijakan Pemerintah

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025, telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan para ekonom. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meskipun pemerintah menyatakan bahwa kenaikan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan klaim tersebut serta implikasi jangka panjang dari kebijakan ini.