Dalam sepuluh hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tujuh kasus korupsi besar terungkap, melibatkan 28 tersangka dengan total kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Kasus-kasus ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp450 miliar di PT Asset Pacific dan PT Duta Palma Group di sektor perkebunan, hingga penyalahgunaan dana desa di Desa Talang Renah yang merugikan negara Rp280 juta. Kasus lain melibatkan suap senilai Rp20 miliar dalam pengadilan kasus Ronald Tannur, korupsi proyek tol Padang-Pekanbaru yang merugikan negara Rp27 miliar, pengelolaan emas ilegal sebanyak 109 ton oleh PT Antam Tbk, penggelapan dana hibah NPCI Jawa Barat senilai Rp122 miliar, dan impor gula yang tidak sesuai kebutuhan hingga menyebabkan kerugian negara Rp400 miliar. Mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas di berbagai sektor. Fenomena ini menjadi ironi di tengah janji reformasi dan pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintahan baru. Korupsi yang terus mencuat bukan hanya sekadar kejahatan individu, tetapi merupakan masalah sistemik yang dipicu oleh kelemahan struktural, termasuk lemahnya sanksi hukum, minimnya pengawasan, dan budaya permisif terhadap korupsi.
KEMBALI KE ARTIKEL
