APBD menjadi salah satu sumber keuangan yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu memang sudah seharusnya pemerintah mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat terutama terkait dengan realitas penggunaan APBD. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan undang-undang, kepatutan, serta kepentingan umum dengan mempertimbangkan pada konsekuensi yang ditimbulkan apabila informasi tersebut diberikan kepada masyarakat. Undang-undang tersebut menjadi salah satu dasar diselenggarakannya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
KEMBALI KE ARTIKEL
