Aceh memang beda dengan daerah/provinsi lain di Indonesia. Hal ini memang sudah diamanatkan dalam perjanjian perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 silam yang diprakarsai oleh sebuah lembaga sosial dunia yang dipimpin oleh mantan presiden Finlandia, Marti Atsaari. MoU Helsinki yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Hamid Awaluddin) dan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diwakili oleh Mantan Perdana Menterinya, Tgk. Malek Mahmud. Pasal yang memuat tentang pembentukan partai politik lokal di Aceh ini merupakan salah satu dari pasal-pasal lainnya yang tercantum dalam perjanjian perdamaian / MoU Helsinki tersebut.
