Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan sebuah organisasi di bidang perekononian dan perdagangan antar pemerintah dari negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Anggota dari MSG ini adalah: Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, New Caledonia, dan Kepulauan Solomon. MSG ini dibentuk berdasarkan “agreed principles of cooperation among independent states of Melanesia” yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988.
Pada tanggal 23 Maret 2007, anggota dari negara-negara tersebut menandatangani persetujuan pembentukan MSG dan meresmikannya di bawah badan hukum internasional yang bermarkas di Port Vila, Vanuatu. Saat ini Direktur Jenderal dari MSG adalah Perdana Menteri Fiji yaitu Hon Frank Bainimarama.
Tidak hanya bekerja sama dengan negara di wilayah pasifik saja, MSG juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Terbukti pada KTT MSG ke-18 pada Maret 2011 di Suva, Fiji, Indonesia untuk pertama kalinya diterima sebagai observer (pengamat). Diharapkan dengan menjadi observer dalam MSG, Indonesia akan dapat bekerja sama lebih erat dan memberikan kontribusinya kepada negara-negara anggota MSG.
Pada 13-21 Juni 2013 telah dilaksanakan MSG Leaders Summit ke-19 di Nouméa, New Kaledonia, dan Indonesia hadir dengan diwakili oleh Menkopolhukam, Djoko Suyanto. Dalam pertemuan tersebut Ketua MSG, Frank Bainimarama, yang juga adalah PM Fiji menyatakan tetap mengakui bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia. Sehingga pada MSG Summit tersebut, kedatangan dari kelompok organisasi baru bernama West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang diwakili oleh John Otto Ondawame, Andy Ayamiseba, Rex Rumakiek, Paula Makabory, dan Barack T. Sope tidak akan diistimewakan, karena mereka diundang sebagai sesama ras Melanesia namun tidak mengakomodir kepentingan politik apapun. Kehadiran WPNCL tersebut tidak mempresentasikan suatu keputusan politik terhadap status Papua, walaupun pada forum tersebut WPNCL diberikan waktu untuk memberikan pandangannya terhadap keadaan di Papua dari sudut pandang mereka. Pada MSG Leaders Summit ini pula Menkopolhukam menyampaikan undangan atas nama pemerintah Indonesia kepada delegasi MSG untuk dapat datang ke Jakarta dan Jayapura dalam rangka meninjau langsung kehidupan masyarakat Papua.Anggota MSG menyetujui undangan tersebut dan akan datang berkunjung ke Indonesia pada bulan Agustus 2013.
Pada tanggal 8 Agustus 2013 datang rombongan delegasi Kep. Solomon di Jayapura dalam rangka melaksanakan pertemuan forum MSG di Jayapura. Delegasi negara Kep. Solomon sangat terkejut bahwa apa yang dilihat selama kunjungan di Papua sangat berbeda dari laporan yang diterima dari WPNCL yang menyebutkan banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia, kemiskinan dan kebodohan di mana-mana. Mereka justru melihat bahwa Papua sudah maju dan berkembang, serta banyak tokoh putra daerah yang menjadi pemimpin di daerahnya, baik di Pusat, Pemda, Lembaga, maupun pemimpin militer dan Polisi. Untuk itulah delegasi Negara Kep. Solomon sangat mendukung NKRI termasuk Papua. Delegasi MSG selama ini merasa dibohongi oleh WPNA maupun WPNCL, karena laporan yang disampaikan pada waktu pertemuan MSG tentang Papua semuanya tidak benar. Ternyata Papua mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia. Delegasi MSG dengan tegas mengatakan bahwa Papua jangan sampai keluar dari Indonesia. Hasil kunjungan delegasi ke Papua ini akan dilaporkan kepada Perdana Menteri Negara Kep. Solomon yang akan akan berkunjung ke Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2013.
Pada 12 Agustus 2013 saat Perdana Menteri Kep. Solomon, Gordon Darcy Lilo berkunjung ke Indonesia tidak berbeda sikapnya dengan delegasi yang telah hadir sebelumnya. Ia memberikan dukungan atas langkah Indonesia yang mengutamakan pembangunan ekonomi dalam upaya penyelesaian masalah Papua. "Saya cukup terkesan dengan kemajuan yang terjadi di Papua. Seperti yang Anda ketahui saya diberi kesempatan, kehormatan untuk mengunjungi Papua,” katanya. Kesan positif Perdana Menteri Kep.Solomon itu juga disertai harapan agar masyarakat Papua dipersiapkan secara lebih baik, membangun kapasitas untuk hubungan yang lebih baik dalam pembangunan. Di samping itu pula hal yang tak kalah penting adalah konsentrasi dalam keterhubungan masyarakat, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan memberikan kehidupan yang lebih baik. (http://www.antaranews.com/berita/390267/pm-kepulauan-solomon-terkesan-kemajuan-papua).
Kerja sama sebenarnya telah sejak lama dilakukan dan terus berlanjut dengan hadirnya beberapa Perdana Menteri dari salah satu negara anggota MSG. Kehadiran delegasi yang berkunjung ke Indonesia tersebut mengapresiasi pembangunan perekonomian di Indonesia umumnya, dan Papua pada khususnya sebagai daerah terdekat negara-negara MSG. Kesan positif kepada Indonesia disampaikan pula oleh Perdana Menteri Papua Nugini, Peter Charles Paire O`Neill, pada 17 Juni 2013 lalu ketika berkunjung ke Indonesia. Kesan positifnya terutama terhadap pembangunan Indonesia di wilayah Papua. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Yudhoyono dan PM O`Neill sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Pada kunjungan kenegaraan tersebut disepakati 11 bentuk kerjasama antara RI-PNG di antaranya terkait soal perbatasan, pendidikan, transportasi udara, ekstradisi, sumber daya alam, pariwisata dan kepemudaan serta olahraga. (http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/17/1/161900/Papua-Nugini-Dukung-Kedaulatan-RI-di-Papua)
Walikota Vanimo (PNG) Mr. Jerry Kina ketika berkunjung ke Papua juga mengapresiasi kemajuan pembangunan di Papua yang sangat pesat, karena hal ini akan berpengaruh juga terhadap warga PNG yang berada di perbatasan PNG-RI. Sekarang ini banyak sekali warga PNG menyeberang ke wilayah RI untuk melakukan perdagangan, khususnya sembako, karena di Papua ini harga barang lebih murah dibanding dengan PNG. Hal tersebut sangat membantu masyarakatnya sehingga dengan pesatnya pembangunan di Papua ini maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat. http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/berita/walikota-vanimo-png-mr-jerry-kina-mengapresiasikan-pesatnya-pembangunan-di-papua-dan-papua-barat/).
Selain kerja sama dalam bidang perdagangan dan perekonomian, kerja sama multilateral Indonesia dengan MSG ini juga dalam bidang politik, hukum dan keamanan. Hal ini terbukti pada 7-8 Januari 2014 yang lalu, Sesmenko Polhukam, Letjen TNI Langgeng Sulistiyono, bersama delegasi melaksanakan kunjungan kerja ke Suva, Fiji dalam rangka menyerahkan bantuan bagi pembangunan Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group. Bantuan Pemerintah RI tersebut diserahkan kepada Perdana Menteri Fiji, Hon. Frank Bainimarama, dalam kapasitasnya sebagai Ketua MSG dan tuan rumah pembangunan Akademi Kepolisian ini. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Fiji menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan dan sumbangan Pemerintah Indonesia dan memandang sumbangan ini sebagai wujud komitmen besar Pemerintah Indonesia dalam ikut meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik. Sementara itu, Acting Commissioner Kepolisian Fiji, Mr. Ravi Narayan, menyatakan bahwa Indonesia adalah sahabat dan true allies bagi Fiji. Hal ini sejalan dengan Look North Policy Pemerintah Fiji dan Look East Policy Pemerintah Indonesia. Terkait MSG, Kepolisian Fiji mendukung agar Fiji tetap mengambil peran sebagai penjuru bagi hubungan dengan Indonesia khususnya, dan negara-negara ASEAN pada umumnya. Pada kesempatan pertemuan ini Pemerintah Fiji mendukung dan sangat menghormati integritas dan keutuhan wilayah NKRI sebagai negara sahabat di kawasan Pasifik. (http://www.polkam.go.id/Berita/tabid/66/mid/394/newsid394/445/language/en-US/Default.aspx)
Hasil dari keputusan MSG Leaders Summit ke-19 yang digelar pada 19 Juni 2013 lalu di Noumea, New Kaledonia, akan melaksanakan kunjungan kerja ke Indonesia pada Januari 2014 ini dalam rangka “Promoting Economic Ties & Development Cooperation”. Hal ini dikarenakan melihat bahwa perkembangan pembangunan perekonomian di Indonesia semakin pesat, khususnya di Papua. Selain itu menurut MSG, Indonesia juga sangat positif memberlakukan UU Otonomi Khusus di mana terdapat penghargaan atas hak-hak asli orang Papua. 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua. Bahkan, dalam UU Otonomi Khusus, secara tegas mengatur bahwa hanya Orang Asli Papua saja yang bisa dipilih sebagai Gubernur di dua provinsi paling timur Indonesia ini.
MSG juga menilai Indonesia sangat serius dalam hal memajukan Papua dengan program-program yang mendukung pembangunan di segala lini. Apa yang disampaikan oleh delegasi MSG dan beberapa Perdana Menteri Negara MSG beberapa waktu lalu itu, bukanlah hasil rekayasa. Karena faktanya, mereka sudah melihat banyak hal yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia bersama Pemprov dan lembaga-lembaga lainnya untuk memajukan dan mensejahterakan Papua. Pembangunan terus dipacu, peningkatan SDM terus dilakukan, keunikan budaya Papua, tradisi dan keragaman bahasa serta ekspresi budaya terus dijaga dan dilestarikan. Saat ini pula telah dipersiapkan Otsus Plus, membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), dan berbagai program memajukan pendidikan. Bahkan apabila ditinjau dari hasil kajian pihak KPwBI (Kantor Perwakilan Bank Indonesia) di Papua pertumbuhan perekonomian Papua sungguh menggembirakan, yaitu sebesar 17,58 persen, di mana angka tersebut lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 5,62 persen. (http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/ekonomi/item/10531-bi--pertumbuhan-perekonomian-papua-menggembirakan)
Dengan demikian, kedatangan delegasi MSG ke Indonesia, khususnya ke Papua akan menyaksikan sendiri dari dekat pembangunan di Papua yang demikian pesat sebagai romantisme hubungan yang sangat erat dan bersahabat antar kawasan. Sangat wajar bila kehadiran negara-negara MSG ke Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia sebagai modelling dalam pembangunan, membina hubungan dan kerja sama yang baik guna pembangunan di kawasan regional, serta belajar bagaimana pesatnya pembangunan di wilayah Republik Indonesia. (fars/psy)
