"
Politik dan hukum itu interdeterminan, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh". Demikian yang dikemukakan oleh
Mochtar Kusumaatmadja, seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Pendapat beliau sekiranya dapat menggambarkan bahwa politik dan hukum adalah dua kutup yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini pun nampak jelas dan tak dapat dipungkiri dominasinya dalam produk hukum yang baru-baru ini dihasilkan parlemen. Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh DPR dengan kuasanya dalam membuat hukum sudah selayaknya patut diberi perhatian dari berbagai kalangan sebab sebagaimana diketahui setiap perwakilan mewakili kepentingannya masing-masing. Namun sejak awal tahun 2020 ini pemerintah beserta DPR RI memperkenalkan Rancangan Undang-undang dengan model baru sebab mengusung sifat Omnibus Law yang belum banyak dikenali dalam sistem hukum Indonesia.
KEMBALI KE ARTIKEL
