Memerhatikan proses demokratisasi kepemimpinan di daerah mestinya tidak berhenti pada soal kebebasan warga negara dalam menentukan pilihan siapa yang akan memimpinnya, meskipun tak bisa dipungkiri penyerahan kepemimpinan dari masyarakat menjadi pilihan paling mendasar untuk menjembatani masyarakat dengan pemimpinnya. Melewati sesingkat argumentasi itu, menyelidiki dan menyajikan fenomena prilaku kepemimpinan kepala daerah menjadi penting untuk segera dilakukan agar kita tidak seperti orang kehausan yang berharap fatamorgana dipadang pasir, suatu oase kekeringan dalam gurun pasir demokrasitisasi.
KEMBALI KE ARTIKEL
