Untuk diketahui, selain Indonesia, 9 negara ASEAN lain juga sedang berjibaku menanggulangi Covid-19. Hingga 6 Agustus 2021, terdapat total 7,9 juga kasus Covid-19 di ASEAN atau sekitar 4% dari total kasus Covid-19 di dunia.
Dari jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di ASEAN, yaitu 3,6 juta kasus, disusul Filipina 1,6 juta kasus, dan Malaysia dengan 1,2 juta kasus.
Sementara itu, dari total kasus kematian akibat Covid-19 ASEAN mencapai 164.597 atau sekitar 4% dari angka kematian dunia. Lagi-lagi, Indonesia menempati juara pertama dengan 104.010 kematian, disusul Filipina 28.673 kasus dan Myanmar 11.262 jiwa.
Secara total, sebenarnya kasus Covid-19 di ASEAN tergolong rendah dibandingkan total kasus dunia. Namun, munculnya varian Delta memicu lonjakan kasus di berbagai negara di ASEAN.
Filipina misalnya, mengalami lonjakan kasus mulai 17 Februari sampai 2 April 2021 dan mulai membaik memasuki akhir Mei. Namun, lonjakan terjadi lagi pada awal Agustus 2021.
Vietnam juga mengalami lonjakan kasus dengan puncaknya terjadi pada 27 Juli 2021 yang terus menaik tajam hingga 3 Agustus. Per 6 Agustus, penampahan kasus harian dilaporkan mulai menurun.
Dalam upaya menangani dan mencegah penyebaran virus Corona para menteri kesehatan ASEAN sepakat bahwa vaksinasi harus menjadi langkah bersama untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal.
Ketersediaan vaksin di tiap negara ASEAN sangat penting guna mempercepat vaksinasi yang masih mengalami ketimpangan, seperti halnya yang terjadi di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, hingga 4 Agustus 2021, satu dari dua orang atau 51,15% penduduk di negara berpenghasilan tinggi telah divaksin.
Perbandingan tersebut cukup timpang di negara berpenghasilan rendah yang hanya satu berbanding 74 orang atau 1,36%. Hal ini terjadi karena stok vaksin masih dikuasai negara-negara tinggi.
Oleh karena itu, pada peringatan Hari Ulang Tahun ASEAN ke-54 lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak segenap negara-negara anggota ASEAN untuk bersatu menghadapi Covid-19. Menurut dia, solidaritas sangat diperlukan untuk membawa kawasan keluar dari pandemi.
"Indonesia bukan satu-satunya negara ASEAN yang belakangan ini mengalami lonjakan Covid-19. Persamaan kawasan dan kondisi yang sedang kita alami saat ini membuat ASEAN harus saling mendukung. Dengan persatuan, kita bisa membangun kekuatan," kata Puan.
Eks Menko PMK tersebut mengatakan, dalam menghadapi musuh bersama bernama Covid-19 ini, negara-negara ASEAN perlu mengingat kembali semangat persatuan di kawasan saat perhimpunan ini didirikan pada 8 Agustus 1967 silam.
"Perhimpunan ini dibangun dengan harapan negara-negara yang bernaung di bawahnya bekerja sama dalam berbagai sektor, menjalin hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan. Sekarang bagaimana semangat pendirian ASEAN itu kita terjemahkan dalam penanggulangan Covid-19 saat ini," kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR itu juga mengingatkan kerja sama kawasan untuk menghadapi pandemi Covid-19 sangat krusial. Sebab, bila masih ada negara yang mengalami lonjakan kasus, pasti akan mempengaruhi negara lainnya. Â
"Dari segi kedekatan kawasan dan struktur wilayah, kemungkinan penularan itu akan selalu ada. Jadi, kesembuhan satu negara harus dibarengi dengan negara lainnya untuk mencapai ASEAN yang bebas Covid-19," ucap dia.
Bak gayung bersambut, Indonesia pun mendapat posisi sebagai koordinator Dialog Kerjasama ASEAN-Amerika yang sebelumnya dijabat oleh Laos. Mengambil kesempatan inil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkata, dirinya sudah menyiapkan tiga fokus kerjasama yang akan dilakukan dalam tiga tahun ke depan.
"Untuk jangka pendek, kerja bersama harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan vaksin dan obat-obatan terapatik negara-negara ASEAN," ujar Retno.
Selanjutnya, untuk langkah jangka panjang, Retno menyampaikan fokus kerjasama akan pada capacity building dan transfer teknologi, terutama berkaitan dengan manufaktur vaksin dan pembangunan kesehatan kawasan.
Hal tersebut, kata Retno, berkaitan dengan upaya untuk mencegah terjadinya kebijakan diskriminatif terkait vaksin.
