"Uji coba boleh saja dilakukan, tapi ingat untuk tegas akan pelaksanaan protokol kesehatan. Jangan sampai kasus positif meningkat tajam karena keputusan ini, dan lagi-lagi masyarakat yang jadi korban," kata Puan dalam keterangan persnya.
Diketahui aturan itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3, dan 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Ketentuan yang harus dicatat adalah kapasitas 100 persen itu dibagi minimal dalam dua shift yang berbeda.
Menurut Puan, pembatasan melalui shift ini sangat penting untuk dilakukan. "Kita pantau terus jangan sampai ada perusahaan yang nakal dan tidak mengindahkan pembagian shift ini. Tindak tegas perusahaan yang memaksakan karyawan masuk 100 persen dan memicu kerumunan di dalam tempat bekerja," tegas Puan.
Puan juga menyampaikan bahwa perusahaan sektor esensial ini memang memiliki urgensi untuk membuka kembali bisnisnya. Namun, tetap harus ketat. Ingatlah bahwa saat ini kita sedang menjaga nyawa manusia. Karyawan bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi keluarga yang harus dijaga kesehatannya.
Puan meminta bahwa setiap perusahaan yang mulai memberlakukan kerja dari kantor lagi agar aktif memakai aplikasi PeduliLindungi untuk skrining karyawan. "Setiap yang masuk dan keluar wilayah bekerja harus diketahui, ini bagian dari tracing. Tidak boleh ada kelupaan sedikit pun. Jika nantinya ada penularan Covid-19, jangan sampai tidak terdata," kata Puan.
"Awasi terus implementasi uji coba aturan ini. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk respons cepat bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Penanganan Covid-19 ini tentang antisipasi. Jangan sampai keputusan WFO malah membuat tinggi lagi kasus positif di sini," kata Puan.
Puan juga meminta bahwa karyawan yang diperbolehkan untuk kembali ke kantor harus sudah divaksin. Apa bila belum, segera fasilitasi pekerja untuk vaksin Covid-19. Selain itu, pastikan seluruh pekerja dalam kondisi sehat walafiat.
Politisi PDI Perjuangan itu juga berharap industri yang diizinkan untuk bekerja di kantor benar-benar dipilih yang memiliki kesiapan penuh. Sejauh ini, pemerintah memang memiliki beberapa kriteria industri esensial yang bisa mengikuti uji coba.
Kriteria tersebut adalah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang aktif. Selain itu, perusahaan berjenis industri esensial berorientasi ekspor atau domestik serta bagian dari rantai pasok, dan berada dalam wilayah berstatus PPKM level 4.
Seperti anjuran Puan, perusahaan yang boleh WFO harus berkomitmen terhadap protokol kesehatan sesuai SE Menperin 3/2021, dan diprioritaskan bagi industri yang telah melaksanakan program vaksinasi.
"Kita jangan gegabah dalam pelaksanaan uji coba ini. Benar-benar teliti terhadap komitmen perusahaan dan tindak tegas bila ada pelanggaran aturan dari Kemnaker," ujar Alumnus Universitas Indonesia itu.
Puan juga meminta untuk disediakan fasilitas pengaduan untuk pekerja agar bisa melapor bila ada tindakan sewenang-wenang dari perusahaan. Fasilitas itu harus aman dan terjaga kerahasiaannya.
Puan memandang bahwa pelaporan penting dilakukan agar segera ada peringatan yang diikuti tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh aturan. Namun, jangan sampai hal itu mengancam kesejahteraan karyawan.
Fasilitas pelaporan juga bisa sebagai wadah untuk evaluasi terhadap berjalannya aturan ini agar pemerintah bisa mendapatkan respons langsung. "Penting untuk kita mengetahui operasional dari pemberlakuan aturan ini. Pekerja adalah mata pemerintah di lapangan," ujar Puan.
"Mari kita saling bekerja sama, pastikan uji coba ini berjalan lancar dan maksimal. Jika nantinya ada kekurangan, segera evaluasi dan jangan malu untuk mengakui. Pemerintah dan sektor industri harus jujur demi berjalannya roda ekonomi serta keselamatan masyarakat," kata Puan.
