Mohon tunggu...
KOMENTAR
Politik Pilihan

Pernyataan Pedas Jokowi Selama Nyapres

17 April 2014   21:55 Diperbarui: 23 Juni 2015   23:33 1939 21
Membaca berita media di indonesia baik cetak maupun di internet sekarang ini penuh dengan berita tentang capres dan cawapres yang akan berlaga di 9 Juli 2014 nanti. Hingga kini belum ada satupun pasangan capres-cawapres yang sudah resmi diumumkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Yang ada baru sebatas rumor dan tulisan para pengamat dan warga yang mencoba memasang-masangkan tokoh-tokoh tertentu dengan capres yang lagi trend di media.

Salah satu capres yang lagi trend di media adalah Jokowi. Sejak diumumkan oleh PDIP menjadi capres, Jokowi semakin tenar di media. Apa saja pernyataan yang keluar dari mulut Jokowi pasti diberitakan. Begitu juga kegiatan Jokowi yang makin rajin blusukan ke berbagai partai dan tokoh-tokoh tertentu selalu diberitakan media.

Dari sekian banyak berita tentang Jokowi yang terkenal kalem, lembut dan bersahaja itu ternyata ada beberapa berita yang memuat pernyataan pedas Jokowi.  Ini sangat menarik, mari kita simak apa saja itu!

1) Jokowi: Cukup NasDem Saja, Tak Butuh Partai Lain!

Pernyataan Pedas Jokowi tersebut diberitakan oleh JPPN.Com pada Rabu, 16 April 2014 kemaren. Dalam berita tersebut ditegaskan Jokowi risih dengan kata-kata Koalisi, karena menurutnya kata tersebut identik dengan bagi-bagi jatah wapres dan menteri saja. Jokowi mengajak partai-partai lain bekerjasama dengan PDIP bukan untuk berkoalisi.

"Kalau pengennya berkoalisi lalu minta jatah menteri, ya tak usah! Akan merepotkan saja!"Begitulah intinya yang disampaikan Jokowi di Forum bersama Pemred di Restoran Horapa, Jakarta Pusat. Jokowi juga menyampaikan kerjasama PDIP dengan NasDem tidak ada membicarakan jatah wapres ataupun menteri-mentri. NasDem mendukung pencapresan Jokowi karena kesamaan visi dan misi, karenanya Jokowi menegaskan kehadiran NasDem sudah cukup baginya.

Ketegasan Jokowi ini adalah sinyal bagi partai lain terutama PKB yang sepertinya jual mahal ketika didekati Jokowi.  Dengan berita ini, sepertinya peluang PKB untuk berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung pencapresan Jokowi dengan mengusung cawapresnya kemungkinan besar sudah tertutup.

2) Jokowi: Tidak Ada Rencana Bertemu PKS

Seperti diberitakan oleh Inilah.Com Jokowi berbicara ke wartawan ketika ditemui di Waduk Pluit, Jokowi mengatakan dirinya memang menargetkan akan mendatangi semua partai politik untuk membicarakan seputar "koalisi" ala Jokowi. Namun, khusus untuk PKS, belum ada rencana.

Media lain seperti Tempo.com pun memberitakan yang sama yang intinya kalaupun nanti Jokowi bertemu PKS tidak akan membicarakan koalisi, hanya sebatas akan membangun komunikasi politik saja.

Pernyataan ini makin menegaskan bahwa Jokowi sepertinya sudah "alergi" dengan partai-partai Islam.  Apalagi  ramai diberitakan pernyatan PKS yang menyebutkan kalau Jokowi menang, PKS akan menempatkan diri sebagai Opisisi. Karena seperti diberitakan merdeka. Com PKS melalui sekjennya Fahri Hamzah menilai Jokowi tidak mempunyai konsep yang jelas tentang penyelamatan bangsa.

Jokowi bahkan dikatakan lebih buruk dari SBY, walau sama-sama punya popularitas tinggi namun  SBY menurutnya paling tidak memiliki kecerdasan dan wawasan nasional, sementara Jokowi,sama sekali tidak memiliki wawasan, baik nasional maun daerah yang kulturnya beraneka ragam.

Hal ini mendakan PKS tidak akan berkoalisi dengan PDIP jika Jokowi tetap diusung menjadi Capres.

3) Jokowi: Anggaran Pembelian Pesawat Presiden itu Tidak Tepat

Menanggapi soal pembelian pesawat Kepresidenan yang dibeli pemerintahan SBY, Jokowi  berpendapat seperti dilansir situs Merdeka. Com ketika Jokowi sedang berada di Markas Besar Barisan Relawan Jokowi Presiden di Jatinegara, Jakarta Timur 10April 2014, Jokowi mengatakan bahwa pembelian pesawat tersebut belum diperlukan karena anggaran sebesar tersebut bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan mendasar di negeri ini seperti pendidikan dan kesehatan.

Jokowi jelas tidak mengikuti alasan pembelian pesawat tersebut adalah untuk menghemat anggaran negara untuk sewa pesawat presiden yang tiap tahunnya mencapai 150 milyar. Harga pesawat 820 Milyar itu jelas lebih hemat karena pesawat tersebut dapat digunakan selama lebih dari 25 tahun.

Reaksi Jokowi ini tentu akan makin memperlebar jurang antara PDIP dan Demokrat yang memang sudah lama bersiteru.  Dengan demikian dipastikan PDIP tidak akan berkoalisi dengan Demokrat.

4) Jokowi Tegaskan Pencapresannya Sudah Final dan Akan Menentukan Cawapresnya Sendiri

Pernyataan tegas Jokowi tentang pencapresannya ini sudah banyak diberitakan media.  Hal ini dilakukan oleh karena banyak rumor dan pemberitaan salah satunya tribunnews.com yang mengatakan bahwa Mega belum merestui Jokowi sebagai presiden defenitif karena PDIP tidak meraup suara 20% seperti yang ditargetkannya.

Sedang mengenai rumor akan dipilihnya Puan Maharani sebagai Cawapres mendampingi Jokowi jika resmi dimajukan menjadi Capres juga ditepis oleh Jokowi. Jokowi mengatakan dari sekian banyak cawapres yang diusulkan, penentuan akhir cawapresnya adalah oleh dia sendiri.

Pernyataan ini menegaskan, nama-nama cawapres yang berkembang sekarang seperti Puan Maharani, Jusuf Kalla, Ryamizard Ryacudu, dan lain-lain jelas belum final. Jokowi punya pilihan sendiri. Dengan demikian kalangan internal PDIP baik Mega maupun Puan atau partai-partai lain jelas tidak akan bisa memaksakan kehendak pada Jokowi.

Dan masih banyak lagi pernyataan tegas dan pedas Jokowi yang dapat kita baca di media massa. Dengan demikian Jokowi tidak hanya sosok yang sederhana, lemah, lembut dan bersahaja namun dibalik itu Jokowi juga menyimpan "singa" yang dapat saja menerkam lawan politiknya kapan saja.

Terakhir, penentuan Capres dan Cawapres tinggal menghitung hari. Paling lambat 20 Mei 2014 partai politik atau gabungan partai politik harus segera mendaftarkan capres dan cawapresnya. Apakah Jokowi jadi diusung menjadi Capres dan siapa wapresnya semua masih misteri!

Apalagi hingga saat ini belum ada surat resmi dari Presiden yang mengizinkan Jokowi Capres sebab berdasarkan UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pasal 7 mewajibkan izin presiden kepada kepala daerah yang maju menjadi capres atau cawapres. Kalau Presiden tidak memberi Izin maka kepala daerah tersebut musti mengundurkan diri.

Hmm, mengingat hubungan tidak harmonis antara PDIP dan DEMOKRAT menarik ditunggu kepastiannya!

Salam....

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun