Bulan lalu, KPU mengumumkan adanya tambahan 31 juta data pemilih yang tidak boleh diperiksa oleh partai maupun koalisi manapun, hal ini pun memicu polemik DPT yang selalu bermasalah tiap akan dilakukan pemilu, namun kali ini berbeda, karena jumlahnya terkesan tidak masuk di akal.
KEMBALI KE ARTIKEL
