Menjadi pengacara adalah jalan yang legal dan memiliki argumentasi hukum untuk negosiasi dengan koruptor. Bentyuknya pasti bayaran tinggi dari uang koruptor itu.
Bukan hanya itu, ABN bahkan lepas tangan dan tidak pernah menyesal merekomendasikan Pengemplang BLBI lari hingga kini. Tidak kalah berat lainnya sebagai orang tua ia tak mampu dan tidak mencegah anaknya melakukan tindak pidana korupsi. Mustahil orang tua yang bergelut di bidang hukum tidak sensitif terhadap perkembangan anaknya.
Dengan berbagai dalih, ABN terus membela koruptor "gemuk". Gayus tambunan, Wawan, dan terakhir Anas.
Ketiga orang terakhir dibela ABN dengan dibungkus kata-kata agar mereka berterus terang (Saya heran mereka percaya pada pengacara yang gagal mencegah anaknya korupsi. Bahkan dalam kasus wawan Buyung mati-matian membela sampai hendak membubarkan KPK.
Dalam membela Anas, ABN menyempatkan diri untuk memanfaatkan Anas untuk menyerang Presiden. Apakah Presiden tidak boleh diserang secara politik? saya kira 9 tahun lebih isi politik kita yang dinamis adalah serangan dan cacian tanpa henti pada Presiden, dan hal itu disadari sebagai dinamika demokrasi.
Sudah berkali-kali ABN semenjak tidak lagi menjadi Wantimpres ikut hanyut dalam situasi yang tidak bisa membedakan fakta dan opini. ABN kehilangan melihat fakta dan isu. Presiden dihadapan rakyat saat mensikapi paripurna Century sudah menjelaskan dengan terang benderang apa yang terjadi saat bailout century, posisinya juga jelas terhadap kebijakan century itu, bahkan pembelaannya secara terbuka kepada Kebijakan yg telah diambil Sri mulyani dan Boediono.
SBY sebagai kepala negara yang menyatakan silahkan aparat hukum melakukan secara optimal apakah ada tindakan yang melanggar hukum, terindikasi korupsi dll.
Paripurna hak angket century tak mampu menunjukkan tindak pidana korupsi, karena memang mereka bukan tugasnya. Timwas century juga pepesan kosong. KPK sudah dan sedang bekerja maksimal.
Seluruh mekanisme hukum sudah dijalankan dalam mengungkap apakah ada kejahatan korupsi dalam Kebijakan bailout tersebut. Kalau Sri Mulyani dan Pak Boediono saja sudah menyatakan kondisi yang sebenarnya saat pengambilan kebijakan itu, mengapa justru ABN membuat opini sesat yang memutarbalikkan fakta.
Saya berani menyatakan Anas Urbaningrum adalah orang yang tidak faham dan sejak awal berposisi bahwa kasus century adalah politisasi. Kalau misalnya Anas mengaku tahu banyak soal century saya menduga justru ABN yang memaksa Anas agar seperti tahu banyak soal Century.
Saat kasus Century merebak, Anas sempat kaget waktu saya bertanya apakah Dia sudah membaca audit BPK apa belum.
Menurut Anas Dia hanya tahu  ringkasan yg 29 halaman itu saja. Kegagalan terbesar Anas dalam meyakinkan kebenaran bailout century adalah karena dia tidak memahami dan menganggap angket century hanya politisasi, bukan mencari kebenaran.
KPK saya harapkan tidak gentar terhadap ABN. Gertak sambal adalah ciri khas politiknya untuk menutupi kelemahannya di tempat lain. kalau banyak analis mengatakan bahwa ABN dendam terhadap penetapan TSK anak kandungnya, saya berpendapat lain.
ABN mungkin saja telah mendengar KPK sedang menyelidiki kasus besar yang bukan tidak mungkin akan menyeret-nyeret ABN.
Hati kecil saya menyatakan ABN galau kalau misalnya pengemplang BLBI yang dibiarkannya lari ke luar negeri tertangkap. Karena ada trend Buronan besar tertangkap di negeri ini. Kalau KPK serius soal BLBI, ABN orang yang layak menjadi terperiksa.
Terakhir, saya sedikit mengomentari Mengapa Anas banyak berubah dalam mensikapi hukum dan cara berpolitiknya, kini  terjawab sudah. Ada faktor ABN, tidak mengherankan. Kalau kelas kakap pengemplang BLBI dikendalikan, apalagi Anas, gayus dan wawan.
Bukan hanya koruptor musuh bangsa ini, tapi yg mendapat keuntungan dari koruptor jauh lebih jahat
