"Pesta Demokrasi Purbalingga", Keberpihakan ASN Cederai Demokrasi

Hajatan pesta demokrasi, Pilkada  untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang menghadirkan dua pasang calon peserta. Pertama pasangan Dyah Hayuning Pratiwi-Tiwi, bupati yang akan maju melanjutkan kepemimpinan Purbalingga. Tiwi berpasangan dengan Sudono-Dono. Pasangan Tiwi-Dono diusung PDIP, Golkar, PAN dan PKS.

Pasangan kedua menghadirkan putra daerah alumni SMAN I Purbalingga. Muhamad Sulhan Fauzi, Oji, berpasangan dengan Zaini Makarim Supriatno,  Zaini. Pasangan Oji-Zaini merupakan gabungan ekonom dan arsitektur. Pasangan ini diusung PKB, PPP, Nasdem, Demokrat dan Gerindra.

Kehadiran 4 partai pengusung dipihak Tiwi-Dono dan 5 partai pengusung pada pasangan Oji-Zaini, menunjukkan keseimbangan dukungan parlemen Purbalingga yang seimbang, meskipun dari jumlah kursi kubu Tiwi-Dono lebih unggul karena PDIP dan Golkar memiliki jumlah kursi mencukupi di DPRD Purbalingga.

Menilik pada Pemilu 2019,  perolehan  kursi di DPRD Purbalingga,  PKB mengalami kenaikan dari 5 menjadi 9 kursi. Gerindra tetap 6 kursi. PDI Perjuangan turun dari 11 menjadi 10 kursi. Golkar tetap 7 kursi, NasDem tetap 1 kursi. PKS turun dari 5 menjadi 4 kursi. PPP tetap  2 kursi. PAN tetap 4 kursi,  Demokrat tetap 2 kursi.

Jumlah kursi keseluruhan ada 45. Tahun lalu ada 10 partai mendapatkan kursi di DPRD, tahun 2019 tinggal 9. Hanura tidak mendapatkan kursi pada Pemilu 2019, tahun 2014  lalu  Hanura mendapat 1 kursi.

Kedua pasang calon memiliki keunggulan dan kelemahan. Dari segi bibit, bobot bebet dan rekam jejak Tiwi merupakan putri mantan Bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko yang menjadi Bupati selama dua periode tahun 2000-2005 dan 2005-2010.

Tiwi maju dalam Pilkada 2015, berpasangan dengan Tasdi dan memenangi Pilkada melawan pasangan bagongan Sugeng-Sucipto.

Tasdi adalah  kader PDIP yang mengawali karier dari simpatisan, anggota partai hingga duduk di DPRD dari PDIP.

Tasdi  berpengalaman menjadi anggota DPRD, Ketua DPRD,  Wakil Bupati dan menjagokan diri menjadi Bupati berpasangan dengan Tiwi.

Karena kekurangan kader pemimpin di Purbalingga pada saat itu, pasangan ini semula akan melawan bumbung kosong, namun ada pasangan yang mau maju, dan menjadi pasangan bagongan.

Tasdi-Tiwi akhirnya terpilih menjadi Bupati Purbalingga.  Tasdi mampu mengangkat Tiwi menjadi wakil Bupati Purbalingga 2015-2020. Dalam perjalanan, Tasdi terjebak OTT KPK. Sementara Tasdi dipenjara, Tiwi naik menjadi Bupati Purbalingga sejak Juni 2018.

Hadirnya dua pasang calon telah membelah masyarakat menjadi dua kubu. Pro  Tiwi-Dono dan pro  Oji-Zaini. Blok-blokan, kubu-kubuan sulit dihindari dalam kondisi demokrasi pengaruh memperngaruhi yang berkembang di masyarakat.

Untuk menghindari terjadi kotak-kotak dan kubu-kubuan di masyarakat, sebenarnya dapat dihindari andai  peran  Dinas-dinas, Camat, Lurah, Kades netral, tidak memihak dan dimanfaatkan  petahana mengajak memilih pasangan Tiwi-Dono.

Pilih kasih sebagain  Kades dalam menentukan orang untuk mengerjakan proyek desa, pemberian santunan yatim piatu,  pemberian BLT, bantuan UMKM, Kades bisa menentukan seseorang mendapat atau tidak mendapat bantuan.

Seandainya Kadis tidak memaksakan kehendak memaksa bawahan memilih calon tertentu, demokrasi akan indah. Andaikan para guru,  Lurah, Kades,  RT netral dapat melayani semua orang, siapa pun mereka, tentu pelayanan masyarakat tidak mencederai pesta demokrasi.

Bantuan pemerintah pusat berupa BLT, bantuan UMKM tidak diakui bantuan incumbent, tentu akan lebih bermakna. Dana APBD akan  barmanfaat  dunia akherat. Sayang bantuan telah dimanfaatkan  untuk kepentingan pada  politik di Pilkada.

Pemberian batik kepada Ketua Rukun Tetangga (RT)  se Kabupaten Purbalingga yang berjumlah  5.176 orang  dengan dana hibah  Kesbangpol sebesar Rp 250 juta yanga hanya cukup untuk 3.000 orang ketua  RT, dan kekurangan akan diambilkan dana hibah  Dinpermas, tentu menandakan ada penyimpangan anggaran oleh pemilik kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan.

Pengukuhan para ketua RT tahap berikutnya yang diselenggarakan di Kecamatan Kalimanah pada tanggal   31 Agustus 2020, menjadi bukti petahana memaksakan anggaran bukan pada tempatnya. Anggaran lebih dari Rp500 juta tentu akan lebih manfaat bukan untuk membelikan seragam batik ketua RT kabupaten.

Sekembali dari pengukuhan, seorang RT yang penulis kenal menuturkan, pengurus diberi seragam batik. Untuk para RT tidak tahu sumber dananya, pokoknya dikasih seragam batik.

Dengan SK pengukuhan sebagai ketua RT, para pelayan masyarakat di garis depan ini dijanjikan mmm honor naik.  "Dijanjikan uang Rp600 ribu. Tapi itu juga belum jelas. Kapan diterima. Mungkin  tahun depan ya kalau terpilih lagi. Kalau tidak terpilih, ya sama saja dibohongi," kata seorang ketua RT. ***