Di tengah asa memperbaiki sektor pendidikan, masalah dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akhirnya mencuat ke permukaan. Kejanggalan dalam proses ini telah memicu gelombang protes di berbagai daerah yang mempertanyakan sejauh mana transparansi dan keadilan dijunjung dalam seleksi yang seharusnya membawa transformasi pendidikan.