Plesetan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga adalah problem etis yang serius bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Di dalamnya terkandung, pesan bahwa perjalanan demokrasi yang seharusnya bisa menjadikan semua rakyat Indonesia setara di hadapan konstitusi ternyata masih hanya menguntungkan keluarga dan golongannya saja. Tindakan politik yang menguntungkan keluarga ini merupakan kolusi, nepotis, yang seharusnya tidak ada dalam langgam berdemokrasi. Tindakan seperti ini hanya ada dalam bentuk pemerintahan kerajaan yang membolehkan tumbuhnya politik dinasti bukan pada pemerintahan republik yang digadang dan dharap dari pendirian Republik Indonesia bertahun yang lalu ketika lepas dari kolonialisme.
KEMBALI KE ARTIKEL
